Tim Pelaksana

Kerangka kelembagaan Penyelenggaraan Dewan Nasional KEK bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas fungsi Dewan Nasional dibentuk Sekretariat Dewan Nasional KEK dan Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010, diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan Kepala BKPM. Ditingkat provinsi yang ada KEK nya dibentuk Dewan Kawasan KEK. Untuk mendukung Dewan Kawasan Provinsi dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi. Ditingkat kabupaten/di tingkat kawasan dibentuk Administrator KEK, yang fungsinya sebagai PTSP di kawasan.

Tim Pelaksana
Tugas
Anggota Tim Pelaksana

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus:

Ketua Tim Pelaksana		Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua I Tim Pelaksana		Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua II Tim Pelaksana		Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua III Tim Pelaksana		Ir. Budi Santoso, Dipl, HE

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 31 Tahun 2017

Tugas Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Membantu Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam merumuskan kebijakan kawasan ekonomi khusus;
Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK.

Anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

1.	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.	Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3.	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
4.	Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
5.	Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian
6.	Deputi Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.	Deputi Bidang Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
8.	Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan,
9.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
10.	Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
11.	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
12.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
13.	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan , Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14.	Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15.	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
17.	Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
18.	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
19.	Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
20.	Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet;
21.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
22.	Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
23.	Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
24.	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata
25.	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).