Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 39 Tahun 2009195.08 KB

Undang-Undang No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Undang-Undang No. 25 Tahun 200764.11 KB

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011207.38 KB

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2012439.63 KB

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012369.48 KB

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2012210.83 KB

Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2014481.75 KB

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014413.6 KB

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2014361.28 KB

Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2014349.5 KB

Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api Api

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014359.79 KB

Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 20142063.49 KB

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 201510653.04 KB

Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 20161612.9 KB

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2016545.2 KB

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 20171017.12 KB

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhouksemawe

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2017568.22 KB

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 20181566.6 KB

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2019597.74 KB

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari

Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2019418.92 KB

Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 20195242.44 KB

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020790.56 KB

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 20202937.25 KB

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Presiden:

Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 201070.44 KB

Peraturan Presiden RI No.33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Presiden RI No. 124 Tahun 201264.18 KB

Peraturan Presiden RI No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Keputusan Presiden:

Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 201024.32 KB

Keputusan Presiden RI tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2012416.8 KB

Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Sumatera Utara

Keputusan Presiden RI No. 41 Tahun 2012422.27 KB

Keputusan Presiden RI No. 41 Tahun 2012 Tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten

Keputusan Presiden RI No. 33 Tahun 2014179.87 KB

Keputusan Presiden RI No. 33 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Sulawesi Tengah

Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 2014179.85 KB

Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Sulawesi Utara

Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 2014661.79 KB

Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Maluku Utara

Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 2014672.29 KB

Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Sumatera Selatan

Keputusan Presiden RI No. 46 Tahun 2014662.97 KB

Keputusan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Nusa Tenggara Barat

Keputusan Presiden RI No. 54 Tahun 2014672.6 KB

Keputusan Presiden RI No. 54 Tahun 2014 Tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Sumatera Selatan

Keputusan Presiden RI No.5 Tahun 2015902.3 KB

Keputusan Presiden RI No.5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Kalimantan Timur

Keputusan Presiden RI No. 33 Tahun 2016556.18 KB

Keputusan Presiden RI No. 33 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Papua Barat

Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 20171003.45 KB

Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 2017 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keputusan Presiden RI No. 4 tahun 2018957.71 KB

Keputusan Presiden RI No. 4 tahun 2018 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Riau

Keputusan Presiden RI No.31 Tahun 2019565.52 KB

Keputusan Presiden RI No.31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Jawa Timur

Keputusan Presiden RI No.10 Tahun 2020513.66 KB

Keputusan Presiden RI No.10 Tahun 2020 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 06 Tahun 2010696.2 KB

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 07 Tahun 2010232.53 KB

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 07 Tahun 20111143.31 KB

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 08 Tahun 2011145.63 KB

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 15 Tahun 2017276.42 KB

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menko Perekonomian Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 2 Tahun 20181783.24 KB

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Keputusan Menteri:

Keputusan Menko Perekonomian No. 40 Tahun 2010161.92 KB

Keputusan Menko Perekonomian No. 40 Tahun 2010 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Keputusan Menko Perekonomian No. 10 Tahun 20112906.91 KB

Keputusan Menko Perekonomian No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 20171342.71 KB

Keputusan Menko Perekonomian No. 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 96 tahun 2015:

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2016 445.72 KB

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016137.06 KB

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan di Kawasan Ekonomi Khusus

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-206.KP.04.01 Tahun 2016949.48 KB

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-206.KP.04.01 TAHUN 2016 tentang Penunjukan Pejabat Imigrasi pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 200654.21 KB

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus Di Bidang Keimigrasian Pada Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Permen No. M-01-IL.01.10 tahun 200742.31 KB

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-Il.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus Di Bidang Keimigrasian Pada Kawasan Ekonomi Khusus

Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 20162245.62 KB

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan pada Kawasan Ekonomi Khusus

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 63 Tahun 2016654.78 KB

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 63 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Bidang Ketenagakerjaan di Administrator Kawasan Ekonomi Khusus untuk Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Penerbitan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing

Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan No. 104 Tahun 20168266.09 KB

Peraturan Menteri Keuangan No. 104 Tahun 2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Menteri Keuangan No. 500 Tahun 20161021.07 KB

Peraturan Menteri Keuangan No. 500 Tahun 2016 Pembetukan Komite Verifikasi Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Kawasan Ekonomi Khusus

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan No. 28/M-DAG/PER/4/2016688.29 KB

Peraturan Menteri Perdagangan No. 28/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 Tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal

Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian No. 14/M-IND/PER/2/20165132.27 KB

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

Peraturan Lainnya:

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor17/M-DAG/PER/2/20151504.89 KB

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor17/M-DAG/PER/2/2015 tentang Pendelegasian Penerbitan di Bidang Perdagangan kepada Administartor KEK Tanjung Lesung

Peraturan Kepala BKPM No. 2 Tahun 20151348.09 KB

Peraturan Kepala BKPM No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Peraturan Kepala BKPM No. 1 Tahun 20151312.54 KB

Peraturan Kepala BKPM No. 1 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Peraturan Menteri Perdagangan No. 68/M-DAG/PER/10/20141559.33 KB

Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pendelegasian Penerbitan di Bidang Perdagangan kepada Administartor KEK Sei Mangkei

Peraturan Kepala BKPM No.2 Tahun 20143968.64 KB

Peraturan Kepala BKPM Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Peraturan Kepala BKPM No.1 Tahun 20143759.35 KB

Peraturan Kepala BKPM Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Peraturan Kepala BKPM No.4 Tahun 20162550.5 KB

Peraturan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip/ Izin Investasi Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu

Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 20162497.49 KB

Peraturan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu

Peraturan Kepala BKPM No.2 Tahun 2017 98.66 KB

Peraturan Kepala BKPM No.2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip/Izin Investasi Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator KEK Mandalika

Peraturan Kepala BKPM No.3 Tahun 2017176.45 KB

Peraturan Kepala BKPM No.3 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator KEK Mandalika

Peraturan Menteri Perdagangan No. 60 Tahun 2017 1269.78 KB

Peraturan Menteri Perdagangan No. 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika