DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
REPUBLIK INDONESIA

1. Peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan

2. Rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi

3. Rencana dan sumber pembiayaan

4. Persetujuan lingkungan

5. Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial

6. Jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK

7. Akta pendirian badan usaha

8. Bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima pulih persen) dari yang direncanakan

9. Persetujuan Pemerintah Provinsi

10. Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan
2. Kesesuaian dengan RTRW
3. Komitmen dukungan tertulis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan

2. Rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi

3. Rencana dan sumber pembiayaan

4. Persetujuan lingkungan

5. Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial

6. Jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK

7. Bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima pulih persen) dari yang direncanakan

8. Persetujuan Pemerintah Provinsi

9. Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Kesesuaian dengan RTRW
2. Komitmen dukungan tertulis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan

2. Rencana tata ruang KEK yang dilengkapi dengan pengaturan zonasi

3. Rencana dan sumber pembiayaan

4. Persetujuan lingkungan

5. Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial

6. Jangka waktu KEK dan rencana strategis pengembangan KEK

7. Bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima pulih persen) dari yang direncanakan

8. Persetujuan Pemerintah Kabupaten / Kota

1. Kesesuaian dengan RTRW
2. Komitmen dukungan tertulis Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan

2. Rencana tata ruang KEK yang dilengkapi dengan pengaturan zonasi

3. Jangka waktu KEK dan rencana strategis pengembangan KEK

4. Rencana transisi perubahan KPBPB menjadi KEK

1. Kelembagaan
2. Fasilitas Fiskal
3. Kemudahan