Dewan Nasional KEK

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di tingkat nasional. Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal.

Secara formal Dewan Nasional KEK mempunyai tugas:

  1. Menyusun Rencana Induk Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
  2. Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
  3. Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
  4. Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
  5. Memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
  6. Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
  7. Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
  8. Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Keanggotaan Dewan Nasional KEK

Ketua merangkap Anggota: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Ketenagakerjaan;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Visi :

“Terwujudnya institusi penunjang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya guna dan berhasil guna”

Misi :

  1. Memberikan dukungan teknis dan administratif sehingga terselenggaranya tugas dan fungsi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam melaksanakan koordinasi evaluasi pengusulan KEK, rekomendasi penetapan KEK, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan KEK.
  2. Memastikan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan KEK yang berdaya saing meliputi koordinasi, sinkronisasi, serta fasilitasi penyelesaian regulasi, standar dan pedoman, infrastruktur wilayah, kelembagaan dan sumber daya manusia, serta lingkungan strategis kawasan.
  3. Mengembangan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan KEK