|   Media  |  

Regulasi Baru Membuat KEK Lebih Menarik

Kamis, 27 Februari 2020 | 18:45
blog post

Pemerintah terus memperbaiki regulasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) supaya dapat menarik lebih banyak investasi. Berdasarkan perhitungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dibutuhkan investasi Rp 1.200 triliun per tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6-7 persen. Sementara, BKPM sendiri baru bisa menarik investasi sekitar Rp 800 triliun per tahun.

”Artinya, kekurangannya masih sangat besar. Ini diharapkan bisa ditutup oleh investasi di KEK,” kata Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian. Wahyu Utomo menjadi pembicara kunci pada Seminar Roadmap Industri Manufaktur Indonesia yang digelar oleh Sekretariat Dewan Nasional KEK di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020. 

Ratusan pengusaha hadir dalam acara tersebut. Pembicara yang tampil adalah Guru Besar ITB Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kanya Lakshmi Sidarta, Plh. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association Djoko Widajatno, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar, Direktur Perwilayahan Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito, dengan moderator Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Pengembangan Industri dan Kawasan I Gusti Putu Suryawirawan.

Wahyu Utomo melanjutkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membutuhkan dukungan dari pemerintah berupa regulasi yang memudahkan masuknya investasi, pembangunan infrastruktur kawasan, dan fasilitas pengurangan pajak agar investor tertarik masuk KEK. 

”Dan yang terpenting adalah konsistensi kebijakan. Karena membangun industri itu butuh waktu lama. Kalau kebijakan tidak konsisten, ini akan sangat menyulitkan,” katanya. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong sejumlah kebijakan untuk menjamin kepastian dan kemudahan berusaha di KEK. 

Pertama, Omnibus Law sebagai penyempurnaan Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Penyempurnaan ini meliputi perluasan ruang lingkup kegiatan utama sektoral di KEK, penyederhanaan prosedur pengusulan KEK, penegasan Administrator sebagai penyelenggara perizinan dan pelayanan berusaha di KEK, penegasan percepatan pelayanan pemberian hak atas tanah, perpanjangan dan pembaharuannya, kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan insentif daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan di KEK.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Aturan baru ini menyempurnakan prosedur pengusulan pembentukan KEK, termasuk pengusukan dari Pemerintah; simplifikasi dan memperjelas prosedur pengusulan KEK; perluasan zona yang ada di KEK; adanya opsi pengusulan brown field area untuk dijadikan KEK; dan pengaturan transisi KEK dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK. Aturan terbaru ini memberikan kepastian mengenai besaran dan jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan PPh; memperjelas lingkup barang modal yang mendapat fasilitas; menambahkan fasilitas PPN tidak dipungut untuk Jasa dan Barang Kena Pajak tidak Berwujud; penetapan sebagian atau seluruh KEK sebagai Kawasan Pabean.

Menambah dan memperjelas fasilitas Perdagangan, Ketenagakerjaan, Keimigrasian, dan Pertanahan; memberikan kemudahan dalam perizinan sesuai dengan PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berudaha Terintegrasi secara Elektronik; dan memperjelas persyaratan untuk memperoleh berbagai fasilitas dan kemudahan yang masih multitafsir.

”Pekerjaan besar selanjutnya adalah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sehingga insentif-insentif tersebut bisa segera dinikmati oleh para investor di KEK,” kata Wahyu Utomo.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan, dengan regulasi baru ini, KEK menjadi semakin menarik bagi pengusaha. Bahkan menurutnya, sudah banyak pengusaha yang bertanya kepadanya bagaimana caranya membuat KEK. ”Saya optimistis KEK semakin berkembang ke depan,” katanya.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto mengatakan, hingga saat komitmen investasi di KEK sudah mencapai Rp 95 triliun. Dia berharap investasi yang masuk ke KEK akan semakin besar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (*)