Pusat dan Daerah Percepat Pembangunan KEK Bitung

PUSAT DAN DAERAH PERCEPAT PEMBANGUNAN KEK BITUNG

Manado, 28 Februari 2017 – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyatakan dukungan penuh dalam mengakselerasi pembangunan proyek strategis nasional yang terdapat di Sulawesi Utara, termasuk KEK Bitung. “Kami siap memenuhi semua target rencana aksi pembangunan KEK Bitung,” ujar Olly pada rapat koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 28 Februari 2017. Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan pemecahan masalah terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terdapat di Sulawesi Utara. Turut hadir dalam rapat tersebut Bapak Wahyu Utomo selaku Deputi Bidang Koordinasi Percepatan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Menko Perekonomian yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Arie Yuwirin selaku Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Budi Situmorang selaku Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; serta Enoh Suharto Pranoto selaku Sekretaris Dewan Nasional KEK.

KEK Bitung telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014. Dengan luas total 534 Ha, terdapat beberapa kegiatan utama yang dikembangkan di KEK Bitung yaitu industri pengolahan perikanan, industri farmasi, dan industri kelapa. Terletak di lokasi yang strategis, KEK Bitung diharapkan dapat mendongkrak perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara. “Pengembangan KEK Bitung diperkirakan dapat menarik investasi senilai lebih dari 32 triliun dan menciptakan lapangan kerja sebanyak 34 ribu orang hingga tahun 2025,” ungkap Enoh Suharto Pranoto.

PUSAT DAN DAERAH PERCEPAT PEMBANGUNAN KEK BITUNG2

Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK memaparkan tiga isu utama dalam pembangunan KEK Bitung yang menjadi fokus pembahasan, yaitu terkait dengan proses sertifikasi lahan, percepatan pembentukan Badan Usaha Pengelola KEK, serta infrastruktur wilayah KEK Bitung. Infrastruktur pendukung itu sendiri termasuk jalan tol Manado – Bitung serta penataan ruang di luar kawasan KEK. Terkait dengan lambatnya penyelesaian sertifikasi lahan seluas 92,96 Ha, Wahyu Utomo menekankan perlunya kolaborasi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mempercepat proses ini. “Baik Pemerintah Provinsi maupun Kantor Wilayah BPN harus sama-sama proaktif apabila ingin masalah ini cepat selesai. Tidak bisa saling menunggu, tapi harus kerjasama,” tegas Wahyu. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR Arie Yuriwin juga menekankan bahwa untuk mengajukan permohonan sertifikasi kepemilikan lahan diperlukan proposal rencana pengunaan tanah untuk jangka panjang dan jangka pendek. Oleh sebab itu ia menekankan perlunya berkas pendukung yang lengkap untuk mempercepat proses ini.

Isu kedua yang dibahas yaitu mengenai keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun KEK. Paradigma pembangunan melalui pembiayaan pusat tak lagi dianjurkan, karena dananya sangat terbatas. “Pak Presiden menyatakan bahwa proyek strategis nasional seharusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk keterlibatan pihak swasta dan tidak bergantung pada pendanaan Negara,” kata Wahyu Utomo. Adapun solusi yang ditawarkan untuk isu pendanaan pembangunan KEK Bitung adalah penetapan Badan Usaha Pengelola KEK Bitung. “Harapannya, badan usaha pengelola KEK Bitung dapat segera melakukan aksi korporasi dengan swasta yang berminat untuk berinvestasi di KEK Bitung,” Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh, menambahkan. Untuk diketahui bahwa Gubernur Sulawesi Utara telah menandatangani surat penetapan Badan Usaha Pengelola KEK. Namun tindak lanjut yang dibutuhkan yaitu penyerahan aset dalam KEK sebagai justifikasi dari penetapan BUMD selaku badan usaha pengelola.

Isu selanjutnya yang dibahas yaitu mengenai perkembangan infrastruktur luar kawasan KEK Bitung, salah satunya adalah jalan tol Manado – Bitung. “Kalau ada KEK Bitung tapi tidak ada jalan tol Manado – Bitung maka akan terjadi kemacetan, sehingga tidak ada investasi yang mengalir kesana,” ujar Wahyu Utomo, menekankan pentingnya jalan tol Manado – Bitung. Diharapkan pada akhir 2018 jalan tol sudah dapat beroperasi. Selain itu Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Budi Situmorang menyatakan bahwa penataan ruang di sekitar wilayah KEK pun tak kalah penting. “Apabila Pemerintah tidak hadir, maka daerah sekitar KEK dapat menjadi daerah kumuh,” ujar Budi. Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah melakukan kajian mengenai pemanfaatan ruang di sekitar kawasan KEK, dan ke depannya akan membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk kemudian melegalisasi dokumen agar berkekuatan hukum.

Dalam rapat ini juga dimunculkan usulan perpanjangan masa pembangunan KEK Bitung kepada pemerintah pusat. Proses pengusulan perpanjangan masa pembangunan KEK Bitung diperlukan karena KEK Bitung seharusnya sudah dapat beroperasi pada Tahun 2017, namun karena terkendala proses sertifikasi lahan maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengajukan perpanjangan masa pembangunan KEK Bitung selama satu tahun. “Kami yakin apabila kami diberikan waktu lebih, KEK Bitung ini dapat melesat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Sulawesi Utara,” tegas Olly. Proses perpanjangan masa pembangunan KEK Bitung akan melalui usulan Pemerintah Provinsi, yang kemudian akan dirapatkan dalam Sidang Dewan Nasional KEK. Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, dihasilkan beberapa Kesepakatan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan PSN di Sulawesi Utara yang difokuskan kepada KEK Bitung serta Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung. Kesepakatan rapat tersebut berupa rencana aksi, yang kemudian mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh pemangku kepentingan yang bersangkutan sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat pembangunan di Sulawesi Utara. Rencana aksi tersebut memiliki tiga fokus utama, yaitu penetapan Badan Usaha Pengelola KEK Bitung, pengadaan lahan KEK Bitung, penataan ruang wilayah sekitar KEK Bitung serta pengadaan lahan jalan tol Manado – Bitung. (ARS)