Integrasi Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Penyelenggaraan Dewan Nasional KEK bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010.

Integrasi Kelembagaan

KEK Sei Mangkei

Kelembagaan KEK Sei Mangkei, meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola telah dibentuk serta telah menjalankan fungsinya. PTPN III sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola juga telah membentuk anak perusahaan yang ditugaskan mengelola KEK Sei Mangkei yaitu PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA)

 Dewan Kawasan  Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2012
 Sekretariat Dewan Kawasan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/392/KPTS/2013, tanggal 3 Juni 2013
 Administrator KEK Sei Mangkei
  1. Pembentukan Administrator: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Dewan Kawasan No. 144.44/74/KPTS/2014
  2. Penetapan Administrator: Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2014
 Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Surat Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/193/BPPD

KEK Tanjung Lesung

Kelembagaan KEK Tanjung Lesung meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator. PT Banten West Java sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Tanjung Lesung.

 Dewan Kawasan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2012
 Sekretariat Dewan Kawasan Keputusan Gubernur Banten No. 751,05/Kep.349-Huk/2013
 Administrator KEK Tanjung Lesung
  1. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah:Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.2 Tahun 2014
  2. Pembentukan Administrator: Surat Keputusan Bupati Pandeglang No.824.2/Kep.522-BKD/2014
 Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Surat Keputusan Bupati Banten No. 556/Kep.173-Huk/2012

MandalikaKelembagaan KEK Mandalika, meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, dan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK telah dibentuk. PT ITDC (Persero) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Mandalika.

 Dewan Kawasan Keputusan Presiden No. 46 tahun 2014
 Sekretariat Dewan Kawasan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tengara Barat No. 912 – 825 Tahun 2014
 Administrator KEK Mandalika
  1. Surat Keputusan Gubernur No. 972-403 Tahun 2015
  2. Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 512a Tahun 2014
 Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 513a Tahun 2014

Palu

Kelembagaan di KEK Palu seperti Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator sudah terbentuk pada 2014. Administrator KEK Palu tengah melakukan inventarisasi perizinan yang dibutuhkan untuk dilimpahkan dari Kementerian Perdagangan . Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan BKPM sudah dilakukan.

 Dewan Kawasan Keputusan Presiden No.33 Tahun 2014
 Sekretariat Dewan Kawasan Surat Keputusan Gubernur No.500/482/ KO.ADM.EKON_6 ST/2014
 Administrator KEK Palu Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014
 Badan Usaha Pembangun dan Pengelola BUMD yang akan menjadi Badan Usaha Pengelola KEK telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No.7 Tahun 2014, tanggal 5 September 2014 jo. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2015

Bitung

Dewan Kawasan KEK, Sekretariat Dewan Kawasan dan Administrator telah ditetapkan pada tahun 2015. Saat ini pembentukan Badan Usaha Pengelola sedang dalam persiapan untuk penetapan BUMD Sulawesi Utara sebagai badan usaha oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

 Dewan Kawasan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2014
 Sekretariat Dewan Kawasan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 271 Tahun 2014, pada 17 Oktober 2014
 Administrator KEK Bitung
  1. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 271 Tahun 2014
  2. Surat Keputusan Walikota Bitung No. 188.45/HKM/SK/81/2015
Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sedang menyiapkan BUMD yang akan ditetapkan menjadi badan usaha pengelola KEK Bitung

Morotai

Dewan Kawasan KEK, Sekretariat Dewan Kawasan KEK, dan Administrator KEK telah dibentuk pada 2014. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan PT Jababeka Morotai sedang membahas perjanjian pembangunan dan pengelolaan.  Sementara itu, Administrator KEK Morotai sedang mengidentifikasi jenis perizinan yang perlu dilimpahkan dari Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

 Dewan Kawasan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2014
 Sekretariat Dewan Kawasan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 212.1/KPTS/MU Tahun 2014
 Administrator KEK Morotai Administrator KEK telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 134/KPTS/MU/2015 serta telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Morotai No. 139.1/152/PM/2015
Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Badan Usaha Pembangun dan pengelola KEK Morotai telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai No. 538.3/191/PM/2014

Tanjung Api-Api

Kelembagaan KEK Tanjung Api-Api, meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola telah dibentuk serta telah menjalankan fungsinya. BUMD PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Tanjung Api-Api.

 Dewan Kawasan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 2014
 Sekretariat Dewan Kawasan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 199/KPTS/BP3MD/2016
 Administrator KEK Tanjung Api-Api Administrator KEK telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 200/KPTS/BP3MD/2016
Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Badan Usaha Pembangun dan pengelola KEK Tanjung Api-Api telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2016.

MBTKKelembagaan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola telah dibentuk serta telah menjalankan fungsinya. Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK MBTK telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/K.554/2015

 Dewan Kawasan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2015
 Sekretariat Dewan Kawasan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 520/K/865/2014
 Administrator KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Administrator KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) telah dibentuk melalui:

  1. Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 552.2/1341/EK
  2. Keputusan Bupati Kutai Timur No.510.4/419/2015
Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Badan Usaha Pembangun dan pengelola KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/K.554/2015.

Tanjung Kelayang

Tanjung Kelayang merupakan KEK Pariwisata yang baru terbentuk pada 18 Maret 2016. Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 9 Juni 2016. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Belitung sedang menyusun perjanjian pembangunan dan pengelolaan KEK dengan PT Belitung Pantai Intan.

 Dewan Kawasan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 2016
 Sekretariat Dewan Kawasan Sekretariat  Dewan  Kawasan  KEK  telah  terbentuk  melalui  SK  Gubernur  Kepulauan  Bangka  Belitung  Nomor: 188.44/740/BAPPEDA-IV/2016, tanggal 22 Agustus 2016.
 Administrator KEK Tanjung Kelayang Dalam proses pembahasan internal oleh pemerintah provinsi
Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Badan Usaha Pembangun dan Pengelola telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Belitung No. 188.45/191.KEP/II/2016 Tahun 2016, tanggal 15 April 2016.

Sorong

Kelembagaan KEK Sorong, meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, Administrator KEK Sorong telah terbentuk melalui Keputusan Gubernur Papua Barat No. 500/251/11/2016  dan Penetapan Badan Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) sebagai  Administrator KEK Sorong melalui Keputusan Bupati Sorong No. 503/KEP.265-MOW/IX/Tahun 2016.

 Dewan Kawasan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2016
 Sekretariat Dewan Kawasan Sekretariat  Dewan  Kawasan  KEK  telah  terbentuk  melalui  Keputusan Gubernur Papua Barat No. 500/250/11/2016
 Administrator KEK Sorong Administrator KEK Sorong telah terbentuk melalui Keputusan Gubernur Papua Barat No. 500/251/11/2016  dan Penetapan Badan Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) sebagai  Administrator KEK Sorong melalui Keputusan Bupati Sorong No. 503/KEP.265-MOW/IX/Tahun 2016
Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Pembentukan  Badan  Usaha  masih  dalam  proses  pembahasan  skema  penyertaan  modal  dari  pemda  kepada BUMD  Arar  Industry  Sorong  (AIS)  yang  akan  ditunjuk  sebagai  pembangun  dan  pengelola.