KADIN Sumut Minta Pengelolaan Energi Bagi Pertumbuhan Daerah

DSC_0252

MEDAN, 08 SEPTEMBER 2015 – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Utara (SUMUT) meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan energi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini merupakan reformasi energi yang tidak bisa ditunda lagi, yang bertujuan untuk ketersediaan energi di Sumatera Utara sebagai salah satu aspek penting dalam perekenomian.

Hal itu disampaikan oleh Pengurus KADIN Sumut Bidang Energi Tohar Suhartono dalam siaran persnya, di Medan, Selasa (8/9/2015).

“Energi harus dikelola efektif bagi pertumbuhan daerah Sumut,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, political will pemerintah pusat dan daerah untuk sumber energi dan perencanaan yang matang mendesak diwujudkan. Dengan demikian, pemerintah berani memastikan investor bidang energi untuk masuk secara optimal. Hal itu, lanjutnya, berguna untuk mengerem besarnya keperluan negara/pemerintah provinsi Sumut untuk mengimpor bahan bakar minyak (BBM), melalui pembelian langsung dari produsen dalam negeri.

Selain itu, kata dia, ekonomi dunia saat ini sedang dalam keadaan memperihatinkan, yang berimbas terhadap perekonomian Indonesia. Khususnya yang terkait bunga bank yang masih tinggi, inflasi yang meningkat, kurs dolar naik, proses hukum yang masih belum menentu, birokrasi yang masih panjang, dan tata ruang yang juga masih kabur.

“Meski demikian, mari kita bersama mendorong agar semua stakeholders berbuat sebaik-baiknya dan penghematan terjadi di semua bidang,” jelas dia.

6 Usulan Kritis

Tohar mengusulkan, agar pemerintah segera melakukan 6 usulan kritis bagi percepatan pengelolaan sektor energi bagi kesiapan pembangunan Sumut.

Pertama, pemerintah perlu segera membentuk Tim Pengkajian Energi di tingkat provinsi terdiri dari DPR/DPRD/Pemda.

Kedua, mengadakan kerjasama monitor support, pembangunan Sumber Energi seperti BBM, Gas, Listrik yang sedang dan akan dibangun dengan BUMN terkait, seperti Pertamina/Pertamina EP, Pertagas/PGN, PLN, BUMN Regional Sumatera Utara.

Ketiga, listrik, gas, BBM, jangan dilakukan sebagai barang dagangan, tetapi diberlakukan sebagai barang modal bangsa dan negara untuk menunjang pertumbuhan ekonomi bangsa yang diperuntukkan, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, utamanya Sumut.

Keempat, bio energi menjadi sumber energi terbarukan untuk menjadi kontributor yang signifikan.

Kelima, memaksimalkan produksi sumur-sumur tua (MIGAS), bahkan jika perlu memperpanjang sisa-sisa produksi, yang dapat dimanfaatkan membangun gudang-gudang penyimpanan BBM.

Keenam, gas ARBEL diharapkan dan harus juga dibuat FSHRU di Belawan yang bermuatan minimal 200 mmscfd untuk keterjaminan kebutuhan gas di Sumut.

“Dengan adanya inisiatif pemerintah untuk membangun usulan-usulan kami diatas, maka kita bisa berinvestasi di KEK Sei Mangkei untuk perekonomian Sumut. Namun jika tidak, maka sulit bagi Indonesia atau Sumut untuk bersaing dengan wilayah-wilayah lain,” tandas Tohar. (KEK-05)