FAQ

A. Bagaimana proses persetujuan usulan KEK?
Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:
1. Badan Usaha;
2. Pemerintah kabupaten/kota; atau
3. Pemerintah provinsi.
4. Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian

  • Untuk Badan Usaha, usulan disampaikan melalui  provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota.
  • Untuk Kabupaten/kota,usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.
  • Untuk Pemerintahan Provinsi, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota

B. Kriteria penetapan KEK?
Usulan lokasi KEK harus memenuhi kriteria:

  1. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung
  2. Adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  3. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan,  internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan
  4. Mempunyai batas yang jelas.

C. Dokumen apa saja yang harus disampaikan?
Dokumen yang harus disampaikan oleh Badan Usaha :

  1. Formulir Usulan
  2. Surat Kuasa Otoritas ( Jika Pengusul merupakan Konsorsium)
  3. Akta Pendirian Badan Usaha
  4. Profil Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit.
  5. Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota dengan lokasi KEK yang diusulkan
  6. Surat pernyataan mengenai nilai ekuitas paling sedikit 30% dari nilai investasi KEK yang diusulkan
  7. Deskripsi rencana pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan
  8. Peta Detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan
  9. Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
  10. Studi Kelayakan ekonomi dan finansial
  11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  12. Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK
  13. Izin Lokasi
  14. Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung
  15. Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK

Dokumen yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota :

  1. Formulir Usulan
  2. Deskripsi rencana pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan
  3. Peta Detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan
  4. Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
  5. Studi Kelayakan ekonomi dan finansial
  6. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  7. Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK
  8. Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah
  9. Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung
  10. Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK
  11. Komitmen pemkab/kota terkait rencana pemberian insentif dan kemudahan

Dokumen yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi:

  1. Formulir Usulan
  2. Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota dengan lokasi KEK yang diusulkan
  3. Deskripsi rencana pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan
  4. Peta Detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan
  5. Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
  6. Studi Kelayakan ekonomi dan finansial
  7. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  8. Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK
  9. Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah
  10. Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung
  11. Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK

Dokumen yang harus dipenuhi oleh Kementerian/LPNK :

  1. Formulir Usulan
  2. Deskripsi rencana pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan
  3. Peta Detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan
  4. Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
  5. Studi Kelayakan ekonomi dan finansial
  6. Rencana dan sumber pembiayaan
  7. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  8. Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK
  9. Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah

D. Bagaimana cara mendapatkan informasi syarat yg harus dipenuhi untuk persetujuan kek?
Dapat Menghubungi Kantor Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Gedung MR21
Lantai 6. Jl. Menteng Raya No.21.
Jakarta Pusat Indonesia
Phone : (021) 3924540 / (021) 3924816
Fax : (021) 3905062
Email : info@kek.ekon.go.id

E. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan persetujuan KEK?

– Pemerintah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen usulan pembentukan KEK dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

– Dewan Nasional melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen usulan pembentukan KEK dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

F. Bagaimana Proses Penetapan KEK ?

  1. Dewan Nasional melakukan kajian terhadap usulan pembentukan KEK dalam jangka waktu paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan lengkap.
  2. Dewan Nasional melakukan evaluasi kebenaran prosedur pengusulan dan kelengkapan dokumen yang disampaikan.
  3. Dalam hal usulan pembentukan KEK memenuhi prosedur dan lengkap dokumen yang disampaikan, Dewan Nasional melakukan Kajian.
  4. Berdasarkan hasil kajian, Dewan Nasional memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK. Keputusan menyetujui dan menolak dilakukan dalam Sidang Dewan Nasional.
  5. Dalam hal Dewan Nasional menyetujui pembentukan KEK, Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK. KEK yang telah ditetapkan harus siap beroperasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
  6. Dalam hal Dewan Nasional menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pengusul disertai alasan.