Dewan Nasional KEK

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di tingkat nasional. Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal.

Secara formal Dewan Nasional KEK mempunyai tugas:

Menyusun Rencana Induk Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
Memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Visi dan Misi
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Tujuan

Visi :

“Terwujudnya institusi penunjang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya guna dan berhasil guna”

Misi :

Memberikan dukungan teknis dan administratif sehingga terselenggaranya tugas dan fungsi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam melaksanakan koordinasi evaluasi pengusulan KEK, rekomendasi penetapan KEK, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan KEK.
Memastikan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan KEK yang berdaya saing meliputi koordinasi, sinkronisasi, serta fasilitasi penyelesaian regulasi, standar dan pedoman, infrastruktur wilayah, kelembagaan dan sumber daya manusia, serta lingkungan strategis kawasan.
Mengembangan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan KEK

Keanggotaan Dewan Nasional

Ketua merangkap Anggota: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Ketenagakerjaan;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

A. Tujuan

Terwujudnnya KEK yang dapat menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi antar wilayah.

B. Sasaran Strategis

Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelesaian peraturan Pelaksana Undang-Undangan KEK meliputi :
- Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian Peraturan pelaksanaan Fasilitas dan Kemudahan di KEK;
- Terselenggaranya Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK dan peraturan operasionalnya;
- Tersusunnya standar dan pedoman pembangunan infrastruktur, kinerja pengelolaan, dan perijinan di KEK.
Terselenggaranya koordinasi pengembanganKawasan Ekoomi Khusus sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, meliputi:
- Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengembangan KEK;
- Terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi dan promosi di beberapa lokasi;
- Tersedianya kelembagaan yang memadai dan sumber daya manusia kompeten untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah dalam rangka mewujudkan Visi Presiden, dan Prioritas Pembangunan Nasional/Nawacita, yang dijabrkan dalam RPJMN 2015-2019, serta Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Kawasan Ekonomi Khusus.

Visi Presiden RI 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Nawa Cita adalah sembilan program Presiden untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Arah kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus:

Mengembangkan KEK yang memacu industri yang dapat meningkatkan nilai tambah tinggi komoditas unggulan, serta memberikan dampak besar terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dalam negeri.
Mengembangkan KEK yang dapat meningkatkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal yang dimiliki terutama sebagai sentra produksi pangan, perkebunan dan perikanan/kelautan serta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
Membangun infrastruktur wilayah yang terintegrasi, perijinan secara terpadu, serta memberikan fasilitas dan kemudahan yang berdaya saing.

D. Strategi Pengembangan KEK

Strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pada 2015-2019:

Memberikan dukungan teknis dalam menetapkan dan mengembangkan KEK yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa yang berbasis pada keunggulan dan potensi wilayah
Memberikan dukungan teknis dalam menetapkan dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus di pulau jawa pada aktivitas ekonomi yang berekuitas tinggi dan berbasis pada kegiatan industri high technology and services (keuangan, pendidikan, kesehatan.
Memfasilitasi koordinasi penyelesaian regulasi yang memberikan fasilitas dan kemudahan secara khusus kepada para investor KEK meliputi fiskal, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanagan, serta perijinan
Menyiapkan standar infrastruktur, pelayanan minimal, serta tata tertib kawasan
Melakukan koordinasi dalam penyediaan infrastruktur wilayah yang terintegrasi melputi jalan, jalan kereta api, pelabuhan, bandar, air bersih, listrik, dan gas.