Berita

Rencana Investasi Refinery dan Petrokimia di KEK Tanjung Api-Api

Tanjung Api Api

Jakarta, Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Dewan Nasional (DN) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Maret 2017, PT Palembang GMA Refinery Consortium (PGRC) melakukan update progress investasi di KEK Tanjung Api-api. Keseriusan perusahaan modal asing yang bergerak di bidang migas atau lebih tepatnya pengolahan minyak bumi ini tampak dari turut hadirnya beberapa perusahaan yang menjadi mitra strategisnya, Royal Haskoning DHV, Dassault Systemes, PT Rekayasa Industri, PT Control Systems Arena Para Nusa, PT Usaha Bersama Niaga Hutama serta PT Meindo Elang Indah pada pertemuan tersebut.

KEK Tanjung Api-Api fokus pada 3 (tiga) industri utama, yaitu karet, kelapa sawit serta petrokimia. Melihat potensi besar yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut, PT PGRC berambisi untuk membangun refinery dengan kapasitas 300.000 barrel per hari beserta industri petrokimia sebagai turunannya. Produk yang dihasilkan akan dijual di pasar domestik dan regional, dengan mengacu standar dunia.

Refinery dan petrokimia akan didesain oleh PT PGRC dengan menggunakan tenaga yang fleksibel untuk menjamin kualitas terbaik, melihat crude oil memiliki karakter yang dinamis. Dalam hal ini, PT PGRC akan mengimpor crude oil dari Iran untuk diproses di KEK Tanjung Api-Api. Bahan baku dari kawasan Timur Tengah akan dibawa langsung dengan kapal tanker raksasa setiap 6 (enam) hari. Kontrak selama 25 tahun telah dilakukan dengan pihak luar tersebut untuk menjamin suplai bahan baku KEK Tanjung Api-Api sesuai dengan kapasitas yang ditargetkan. Pada saatnya nanti, PT PGRC dapat memasarkan / membuka usaha ritel, sebagaimana disampaikan pihak Ditjen Migas Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.

Dengan beban aktivitas bahan baku dan produk yang akan sangat tinggi serta limbah B3 yang dihasilkan, maka PT PGRC akan membangun pelabuhan khusus dengan 3 (tiga) terminal, yaitu: Terminal Crude dengan pipeline sepanjang 26 km, Terminal BBM serta Terminal impor Liquefied Natural Gas (LNG).

Pekerjaan konstruksi akan dimulai pada Mei 2019 dan mereka pun mengharapkan pelaksanaan groundbreaking dapat dilaksanakan lebih cepat, tentunya didukung dengan kesiapan lahan. Saat ini tengah dilakukan review studi kelayakan dan persiapan Front End Engineering Design oleh PT JGC, perusahaan yang bergerak di bidang oil & gas yang berbasis di Yokohama Jepang. Proses licensor selection serta basic engineering ditargetkan selesai pada bulan Juni 2017.

Selain pembangunan di sektor migas, PT PGRC juga menyatakan rencana untuk membangun Kota Satelit Mandiri untuk menunjang aktivitas industri. “Kami sangat mendukung pembangunan di sekitar kawasan industri karena hal ini tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat” ungkap Enoh Suharto Pranoto, Sekretaris Dewan Nasional KEK. “Lebih baik lagi kalau ada peluang untuk menumbuhkan industri pariwisata” tambahnya. Investasi oleh PT PGRC diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para pelaku usaha lainnya untuk berinvestasi di KEK Tanjung Api-Api (ARS)

Daya Tarik Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Terus Meningkat Dengan Bertambahnya Jumlah Wisatawan

Jakarta,  Dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta, PT Banten West Java (BWJ) memaparkan progress pembangunan KEK Tanjung Lesung yang merupakan KEK pariwisata yang pertama beroperasi. “Marina atau pelabuhan wisata akan menjadi landmark dari KEK Tanjung Lesung” ungkap Poernomo Siswoprasetijo, selaku Direktur Utama PT Banten West Java Tourism Development. Berbagai rencana pembangunan fasilitas pariwisata terus dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan baik domestik maupun internasional. Oleh sebab itu, Sekretariat Dewan Nasional (DN) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendorong proses administrasi cepat dilakukan untuk perolehan fasilitas Tax Holiday KEK Tanjung Lesung.

KEK dengan total luas wilayah sebesar 1.500 ha ini terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sisa lahan sebesar 70 ha akan dibebaskan pada akhir tahun 2017. Kantor Administrator dan Pengelola yang baru dan terletak di pintu gerbang kawasan akan selesai dibangun pada pertengahan 2018. KEK yang berada 160 km dari Ibukota Jakarta dapat ditempuh dengan jalan darat melalui tol Jakarta – Merak, kemudian dilanjutkan dengan Jalan Nasional dari Serang hingga gerbang KEK.

16107120_1245789745487727_4808469349315380422_o

Gambar 1. Pesona Pantai Tanjung Lesung

Akses menjadi faktor utama pengembangan destinasi sehingga telah dilakukan uji coba operasional airstrip sepanjang 1 km yang dilakukan oleh maskapai Susi Air dan ditargetkan beroperasi pada Juni 2017. Dalam waktu dekat, sedang direncanakan penerbangan rutin dengan Susi Air melalui bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta di hari Sabtu dan Minggu. “Bandara sangat penting untuk mendatangkan wisatawan internasional, yang juga menjadi target pengembangan destinasi wisata ini. Hampir 75% wisatawan datang melalui penerbangan” ungkap Poernomo.

PLN akan membangun Gardu Induk di Tanjung Lesung, ditargetkan selesai 2018 dengan kapasitas 2 x 60 MW. Saat ini telah tersedia pasokan listrik sebesar 10 MW dan baru dimanfaatkan sebesar 1 MW. Untuk memenuhi target tersebut, PLN meminta PT BWJ sebagai Badan Usaha Pengelola untuk segera menyampaikan proyeksi kebutuhan listrik di dalam kawasan. Selain itu, perlu segera ditetapkan lokasi rencana Bandara Baru Banten Selatan di Panimbang / Sobang agar dapat dipastikan trase jaringan transmisi. Sedangkan untuk rel kereta api, konstruksi pembangunan akan dibentuk pada tahun 2018.

Dukungan infrastruktur dan fasilitas kawasan pendukung sangat penting bagi industri pariwisata, baik untuk menarik investor maupun wisatawan. Kompleks Ladda Bay Village dan Ladda Public Beach sedang dalam proses konstruksi dan akan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2017. Ladda Public Beach akan menjual hasil industri kreatif masyarakat seperti batik, tas dari pandan serta kerajinan dari tanah liat. “Kalau ada industri yang ingin dibangun di KEK Tanjung Lesung, harus terkait dengan industri pariwisata” ungkap Budi Santoso selaku Wakil Ketua III Tim Pelaksana DN KEK. Dengan ini, maka KEK Tanjung Lesung dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari pembentukan KEK.

Kompleks Kalicaa juga sedang berada dalam tahap pengembangan dan sebagian besar sudah terjual. Kompleks ini akan menjadi kawasan pemukiman penduduk yang akan mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung. Homestay Kampoeng Sawah yang menawarkan penginapan dengan pemandangan sawah terbaik di kawasan ini sedang berada dalam proses pematangan lahan dan ditargetkan beroperasi tahun 2018. Kampoeng Sawah akan memberikan pengalaman unik kepada wisatawan untuk memetik padi.  Sebagian dari KEK Tanjung Lesung juga merupakan Kawasan Strategis Provinsi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan penataan buffer zone atau zona penyangga KEK dengan berbagai fasilitas yang terbangun di dalamnya. Tahun 2017 akan dibangun Saung Apung, dermaga susur sungai, danau, promenade serta penataan kawasan pengembangan destinasi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Setelah itu akan ada penyusunan desain kawasan, MCK dan proyek wisata, pipa komunal untuk 100 kepala keluarga, pengadaan bin sampah wisata, pengadaan kontainer di 5 (lima) desa serta pengadaan motor sampah di 5 (lima) desa.

KEK yang telah beroperasi sejak 2015 telah mengalami peningkatan kunjungan wisatawan, yaitu mencapai hampir 500.000 orang hingga tahun 2016. Kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur KEK Tanjung Lesung yang menjadi prioritas untuk pengembangan KEK. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga akan menarik investor untuk masuk di KEK Tanjung Lesung (ARS)

Kemajuan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Tanjung Api-Api Sejalan Dengan Keseriusan Calon Investor

Jakarta,  “Kami ingin Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api (TAA) dan 10 KEK lain berjalan agar segera memberi manfaat bagi masyarakat sekitar” ungkap Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK dalam rapat koordinasi Tim Pelaksana Pembangunan KEK TAA. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi dan KEK adalah alat utk merealisasikan kesejahteraan ekonomi masyarakat.Gambar 2

Sekretariat DN KEK terus memantau perkembangan

KEK TAA dengan mengadakan pertemuan berkala

KEK TAA yang berada di Sumatera Selatan memiliki 3 (tiga) bisnis utama yaitu industri batu bara, karet dan kelapa sawit. Untuk memantau kemajuan pembangunan KEK TAA, maka diadakan pertemuan antara DN KEK dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan kawasan tersebut. Adanya komunikasi yang konstruktif diharapkan dapat memecahkan permasalahan terkait dengan pembangunan KEK TAA. Rencana aksi dari pihak terkait kemudian menjadi acuan agar pembangunan KEK TAA berjalan sesuai target. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan untuk dapat ditetapkan menjadi Badan Usaha Pengelola (BUP) KEK TAA. Namun, proses penetapan BUP ini masih membutuhkan proses penyertaan modal berupa aset di dalam KEK dari Pemerintah Provinsi kepada BUMD yang ditargetkan selesai Mei 2017.

BUP akan menjadi koordinator bagi pelaku usaha yang ingin berbisnis di KEK TAA dan proses kerjasama dengan investor akan terus terhambat selama belum ditetapkannya BUP KEK TAA. Namun KEK ini sangat direspon baik dengan adanya 2 (dua) calon investor besar, yaitu PT Palembang GMA Refinery Consortium (PGRC) dengan nilai investasi Rp.120 triliun serta PT Indo – Rama Synthetics dengan nilai investasi sebesar 12 triliun. Saat ini, sedang dilakukan proses pengadaan tanah seluas 150 ha dengan sertifikat Hak Pengelolaan selesai pada awal September 2017. Dengan total luas wilayah sebesar 2.030 ha, pada tahap awal akan dibangun pintu gerbang dan batas kawasan serta jalan yang ditargetkan akan selesai pada Desember 2017. Sedangkan gedung kantor administrator juga ditargetkan selesai pada Juni 2017. KEK TAA juga didukung oleh rencana pembangunan koridor Merak – Bakauheni – Bandar Lampung – Palembang – Tanjung Api-api (MBBPT).

Terkait dengan infrastruktur wilayah, KEK TAA akan memiliki 2 (dua) pelabuhan utama, yaitu Tanjung Carat dan Tanjung Api-api. Pelabuhan TAA merupakan pelabuhan eksisting dari tahun 2007 dan berseberangan dengan dermaga penyeberangan namun kedalaman lautnya hanya 4 meter. Sehingga dalam jangka pendek, akan dilakukan pengerukan terhadap Pelabuhan TAA hingga kedalaman 7 meter. Sedangkan Pelabuhan Tanjung Carat akan menjadi pelabuhan regional dengan kedalaman hingga 25 meter. Selain pengerukan pelabuhan eksisting sedalam 3 meter, terdapat pula usulan baru mengenai reklamasi Tanjung Carat.

Wahyu Utomo menekankan bahwa pembangunan KEK TAA harus mengikuti Masterplan yang diajukan ketika pengusulan KEK pada tahun 2014 untuk menentukan skala prioritas. Ia menyatakan bahwa pembangunan KEK harus tetap menjadi yang utama untuk mengejar target beroperasinya KEK TAA tahun 2017. “Pembangunan infrastruktur merupakan investasi yang besar dan harus dapat menyelesaikan persoalan banyak pihak, bukan hanya pihak tertentu” tambahnya.

Selain itu, Tanjung Carat belum dapat ditetapkan untuk menjadi bagian dari KEK TAA karena saat ini belum dilakukan reklamasi. Studi mengenai dampak lingkungan juga harus dilakukan dimana akses menuju Tanjung Carat melewati bagian dari kawasan hutan lindung. Sedangkan untuk jalur perhubungan kereta api, telah dibangun jalur double track Simpang – Tanjung Api-api sepanjang 12 km. Infrastruktur wilayah jalan tol termasuk ke dalam pembangunan Trans Sumatera yang direncanakan menghubungkan kota-kota di pulau Sumatera. Pembangunan flyover juga akan mendukung Palembang sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Pertemuan ini ditutup dengan penyusunan rencana aksi kementerian/lembaga terkait dengan pembangunan  KEK TAA yang ditandatangani oleh seluruh pihak. Untuk periode Juni 2017, target yang ditentukan adalah penetapan BUPP, pembebasan lahan dan pembentukan kerjasama dengan swasta (ARS)

 

China Top Decision Association (CTDAN) Gandeng BUMN Tiongkok Untuk Investasi di KEK Palu

Gambar 1Jakarta, Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara CTDAN dengan Walikota Kota Palu, Drs. Hidayat, M.Si pada 26 November 2016, CTDAN melakukan pertemuan dengan Sekretariat Dewan Nasional (DN) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta. Dengan pertemuan ini, CTDAN yang merupakan koordinator BUMN di Tiongkok berharap untuk mendapat gambaran mengenai langkah-langkah lanjutan yang diperlukan untuk dapat mewujudkan investasi di KEK Palu.KEK Palu memiliki luas lahan sebesar 1.500 ha dengan empat (4) bisnis utama, yaitu industri nikel dan besi, coklat, rumput laut serta rotan. Sekretaris DN KEK, Enoh Suharto Pranoto menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi investasi tersebut. Pada kesempatan tersebut CTDAN memaparkan rencana dan besaran investasi para pelaku usaha serta jenis industri yang akan dikembangkan di KEK Palu. Ketua CTDAN menyatakan bahwa dirinya sangat terkesan dengan KEK Palu dan mengkonfirmasi bahwa sudah ada koordinasi dengan BUMN di Tiongkok. “Posisi Kota Palu paling strategis di Indonesia dan saya akan mendorong badan usaha di Tiongkok untuk investasi di Kota Palu” ungkapnya.

Telah disiapkan pula daftar investor potensial yang tertarik untuk mengisi KEK Palu, yang terdiri atas empat (4) industri, yaitu peleburan baja, perakitan mobil, cold storage serta industri menengah. Salah satu industri menengah yaitu Huawei, sebuah perusahaan telekomunikasi terdepan di China juga tertarik untuk membuat usaha perakitan dan pembuatan telepon seluler untuk ekspor atau memenuhi kebutuhan domestik. Perusahaan yang memiliki 300 industri turunan ini diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 300.000 orang. Tertarik dengan pengembangan Teluk Palu, Wanda Group juga sudah memiliki skema air bersih untuk Kota Palu serta telah membuat perencanaan untuk menjadikan Teluk Palu sebagai destinasi pariwisata dengan hotel dan café yang kekinian.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah perwakilan dari Sinoma Internasional Engineering, Capital Engineering & Research Corporation (CERI) serta China Gezhouba Group International Engineering (CGGC) yang memaparkan rencana bisnis mereka. Sinoma International Engineering yang dipegang oleh PT Cemindo Gemilang menyampaikan bahwa mereka akan membuat pabrik semen ramah lingkungan. Pabrik ini secara bersamaan akan mengelola sampah industri dan rumah tangga yang pada akhirnya akan dijadikan pembangkit listrik. Disampaikan pula minat mereka untuk mengelola bahan baku potensial yang ada di KEK Palu.CERI yang merupakan perusahaan BUMN China pertama di bidang metalurgi yang mulai ramah lingkungan juga memaparkan rencana bisnis mereka di sektor besi dan baja serta manufaktur. CERI juga telah melakukan kerjasama dengan PT Krakatau Steel di kawasan industri Cilegon. CGGC yang telah membangun dam terbesar di dunia, tepatnya di Sungai Yangtze fokus untuk pembangunan infrastruktur kawasan, seperti jembatan, pembangkit listrik dan pelebaran dermaga. Mereka juga punya minat investasi langsung untuk pembangunan PLTA, PLTU dan pengelolaan sampah.

Pemaparan rencana bisnis ketiga BUMN TIongkok tersebut mendapatkan respon positif dari Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu yang mewakili Walikota Palu selaku Pengusul KEK Palu. Ia menyatakan komitmennya untuk memberi dukungan agar calon investor dapat segera merealisasikan investasi di KEK dan Kota Palu. Prinsip CTDAN untuk menciptakan KEK Palu yang hijau dan berkelanjutan menjadi nilai tambah bagi pembangunan dan pengembangan kawasan tersebut.Wakil Ketua III Tim Pelaksana DN KEK, Budi Santoso, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan dukungannya kepada CTDAN untuk investasi di KEK Palu. “Saya gembira melihat antusiasme CTDAN untuk mendukung investasi di KEK Palu. Kami akan bantu fasilitasi tahapan prosesnya dengan pihak-pihak yang terkait” ungkapnya. PT Bangun Palu Sulteng yang merupakan Badan Usaha Pengelola KEK Palu juga turut hadir dan menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi masalah pembebasan lahan.Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah DN KEK akan memfasilitasi CTDAN dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mempercepat proses investasi CTDAN di KEK Palu. Kemudahan perizinan dan keuntungan fiskal telah menjadi daya tarik investasi di KEK. Selain itu, CTDAN juga berharap DN KEK dapat menjadi wadah informasi serta memediasi pertemuan dengan badan/lembaga terkait perihal rencana bisnis mereka. (ARS)

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus & Kamar Dagang dan Industri Jajaki Kerjasama Investasi

Untitled-2Jakarta, 13 Maret 2017 – “Cita-cita besar kami adalah membentuk kerjasama antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri”ungkap Enoh Suharto Pranoto, Sekretaris Dewan Nasional (DN) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam pembukaan pertemuan antara DN KEK dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Jakarta. Sebagai pembukaan dibahas mengenai ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak lalu bentuk kerjasama tersebut khususnya dalam rangka promosi dan publikasi KEK kepada para pengusaha atau investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Kalau para pengusaha itu paham betul mengenai KEK, pasti banyak yang berminat untuk investasi, karena iklim investasi di Indonesia sangat baik” ungkap Budi Santoso, Wakil Ketua II Tim Pelaksana DN KEK dengan yakin. “Kami ingin para pengusaha di Indonesia mengambil keuntungan dengan adanya KEK karena pemerintah sudah memberikan insentif dan sayang kalau tidak dimanfaatkan, daripada menarik investor dari luar” tegasnya kemudian.

Pertemuan yang dihadiri oleh Sekretariat DN KEK dan beberapa perwakilan dari KADIN tersebut membahas pokok-pokok kerjasama antara kedua belah pihak, mulai dari tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab bersama hingga pelaksanaan untuk kemudian ditindaklanjuti kembali kedepannya. Sanny Iskandar, selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) memberikan dukungan penuh untuk membangun KEK dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama.

Organisasi yang memiliki Undang-Undang sebagai payung ini seringkali menjadi mitra pemerintah dan dilibatkan dalam pembuatan regulasi industri. Dalam pertemuan ini juga diungkapkan berbagai gagasan yang diharapkan dapat diimplementasikan kedepannya, seperti pembentukan asosiasi regional KEK di ASEAN dan sosialisasi dengan kamar dagang negara-negara lain yang ada di Indonesia. Adanya pertemuan atau event rutin juga diharapkan dapat menjadi instrumen bagi promosi dan pengembangan KEK.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah pengolahan kembali pokok-pokok kerjasama antara kedua belah pihak sehingga dapat dicapai persetujuan bersama untuk kemudian dapat diimplementasikan kedepannya. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat mendorong terbangunnya kelembagaan untuk meningkatkan dinamika investasi dan daya saing di KEK Indonesia (ARS)

 

Debottlenecking Infrastruktur KEK Sei Mangkei

Untitled-1Jakarta, 10 Maret 2017 – “KEK Sei Mangkei merupakan KEK pertama yang beroperasi dan unggul dibandingkan KEK lainnya” ungkap Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, dalam pembukaan rapat pemantauan kemajuan pembangunan dan pengelolaan KEK Sei Mangkei. Optimisme ini kemudian diikuti dengan harapan bahwa KEK ini dapat menjadi contoh bagi 10 KEK lainnya di Indonesia. Pertemuan yang dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dihadiri oleh Arie Yuwirin selaku Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Enoh Suharto Pranoto selaku Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; Bambang Priono, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara; dan perwakilan dari Kementerian Perhubungan; Kementerian Keuangan; Kementerian PUPR; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Administrator KEK Sei Mangkei; serta PTPN III dan PT Pelindo I.KEK Sei Mangkei telah resmi beroperasi pada 27 Januari 2015 dengan industri pengolahan kelapa sawit dan industri pengolahan karet sebagai kegiatan utama. Investor pioneer di kawasan ini merupakan PT Unilever Oliochemical Indonesia (UOI) yang memproduksi turunan kelapa sawit, seperti soap noodles, fatty acid, surfactant dan glycerin dengan nilai investasi sebesar Rp 2 triliun.  Selain PT UOI, terdapat PTPN III, PT PLN (Persero) yang telah beroperasi. Sedangkan PT Industri Nabati Lestari sedang dalam tahap konstruksi pabrik, dengan nilai investasi Rp 1 triliun. Untuk meningkatkan kinerja KEK Sei Mangkei dalam menarik foreign direct investment, dibutuhkan dukungan infrastruktur, baik dalam kawasan maupun wilayah yang memadai, sehingga dapat menciptakan pusat kegiatan ekonomi baru di wilayah ini.

Infrastruktur wilayah pertama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah rel kereta api yang dibangun untuk mendukung akses dari Bandar Tinggi sampai Kuala Tanjung. Rel kereta api sepanjang 21,5 km akan ditargetkan beroperasi pada akhir 2017 namun penyelesaian persinyalan baru akan selesai pada 2018. Sedangkan progress pembangunan Pelabuhan Multipurpose Kuala Tanjung sudah mencapai 70% dan akan ditargetkan beroperasi tahun ini. Pembuangan limbah juga menjadi isu dalam KEK ini. Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa akan ada konsorsium BUMN yang khusus dibentuk untuk mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Saat ini tengah dilakukan evaluasi penentuan lokasi pembuangan pada 3 (tiga) alternatif lokasi, yaitu beberapa area di Riau, serta kawasan di sekitar Medan dan Inalum (Kuala Tanjung). MoU antar konsorsium sudah dilakukan pada awal Maret dan lokasi akan diputuskan pada minggu ke-2 April.

PTPN III sebagai pengusul dan pengelola KEK Sei Mangkei menyatakan bahwa daya tarik kawasan sangat besar bagi pelaku usaha (tenant), namun kendala utama terletak pada tarif gas yang cukup tinggi. Harga gas yang mencapai USD 10,75/MMBtu memberatkan para pelaku usaha di kawasan tersebut dan mereka mengharapkan adanya penyamarataan harga gas seperti di kawasan Belawan yaitu USD 9.95/MMBtu. Perbedaan harga yang cukup signifikan antara kedua kawasan yang masih berada di provinsi yang sama tersebut disebabkan oleh adanya toll fee dalam distribusi gas yang harus ditanggung pelaku usaha. Selain harga gas, belum selesainya pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung dan Jalur Kereta Api Sei Mangkei – Kuala Tanjung juga menjadi kendala bagi investasi di kawasan ini. Dari hasil pembahasan ini dihasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam rencana aksi. Fokus utama meliputi percepatan operasionalisasi infrastruktur kawasan, percepatan penyediaan infrastruktur wilayah (pelabuhan, jalur kereta api, dan jalan nasional), dan penurunan harga gas. Diharapkan komitmen berbagai pihak terkait dapat mengakselerasi pembangunan kawasan KEK Sei Mangkei (ARS)

 

Global Green Growth Institute (GGGI) dan Dewan Nasional KEK Kerja Sama Untuk Lakukan Green Growth Assessment Di KEK Sei Mangkei

Global Green Growth Institute (GGGI) dan Dewan Nasional KEK Kerja Sama

Jakarta, 2 Maret 2017 – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan Global Green Growth Institute (GGGI) telah melakukan kerja sama sejak tahun 2015. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada 2016 dan 2017 adalah Technical Assessment of Green Growth Policy Options and Investment Opportunities in Special Economic Zones (SEZ) Indonesia yang dilakukan dengan lokus KEK Sei Mangkei.


Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Dewan Nasional KEK, Wakil Ketua III Tim Pelaksana dan perwakilan GGGI, dipaparkan beberapa rencana kegiatan kerja sama yang akan dikembangkan, antara lain Green SEZ Guidelines yang dikembangkan untuk dapat diaplikasikan ke dalam KEK Indonesia. Instrumen kebijakan yang akan diterapkan di tingkat nasional ini diharapkan dapat mengurangi manajemen resiko dan menghasilkan investasi yang lebih baik, dan proyek infrastruktur hijau di satu KEK atau lebih didesain agar lebih layak secara finansial.

 

Sei Mangkei adalah KEK pertama yang sudah beroperasi dan memiliki 2 kegiatan utama, yaitu industri yang berbasis kelapa sawit dan karet. Terdapat empat aspek yang direncanakan akan diintervensi oleh GGGI, yaitu pembangkit listrik, pengolahan limbah, rel kereta api dan pengelolaan perkebunan. Dengan adanya intervensi GGGI maka diharapkan akan meningkatkan produktivitas industri yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan ekologi.


“Diperlukan rekomendasi umum untuk KEK hijau yang dapat diadopsi bagi seluruh kawasan” tanggap Budi Santoso, Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK. Ia menyatakan betapa krusialnya isu limbah bagi Indonesia karena pencemaran di satu kawasan memberi dampak bagi kawasan lain. Selain itu, limbah juga telah menjadi faktor yang paling menarik dari perusahaan oleochemical.


“Lokasi pembuangan sangat terkait dengan spatial planning. Demand datang dari kawasan di luar KEK, oleh sebab itu rencana pengolahan limbah juga harus melibatkan kawasan lain seperti Aceh, Riau dan sebagainya” kata Enoh Suharto Pranoto, Sekretaris Dewan Nasional KEK. Pengolahan limbah yang berbahaya telah menjadi beban untuk Indonesia, oleh sebab itu diperlukan manajemen pengolahan limbah yang efisien dan ramah bagi investor.


Pembangkit listrik juga menjadi aspek penting dalam KEK Sei Mangkei mengingat bertambahnya jumlah tenant juga akan meningkatkan kebutuhan energi listrik di kawasan tersebut. “Listrik sebesar 250 MW akan menjadi kritis pada tahun 2020 nanti, oleh sebab itu dibutuhkan perencanaan penyediaan energi yang berkelanjutan” kata Edib Muslim, Tenaga Ahli Sekretariat Dewan Nasional. Ia juga mengingatkan pentingnya konstruksi sosial dalam penerapan KEK hijau di Sei Mangkei.


Langkah lanjut dari pertemuan ini adalah diadakannya Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan di Sei Mangkei, Medan. Diharapkan rekomendasi dan usulan proyek dari GGGI akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik serta mendukung terciptanya KEK hijau di Indonesia (ARS)

Pusat dan Daerah Percepat Pembangunan KEK Bitung

PUSAT DAN DAERAH PERCEPAT PEMBANGUNAN KEK BITUNG

Manado, 28 Februari 2017 – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyatakan dukungan penuh dalam mengakselerasi pembangunan proyek strategis nasional yang terdapat di Sulawesi Utara, termasuk KEK Bitung. “Kami siap memenuhi semua target rencana aksi pembangunan KEK Bitung,” ujar Olly pada rapat koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 28 Februari 2017. Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan pemecahan masalah terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terdapat di Sulawesi Utara. Turut hadir dalam rapat tersebut Bapak Wahyu Utomo selaku Deputi Bidang Koordinasi Percepatan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Menko Perekonomian yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Arie Yuwirin selaku Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Budi Situmorang selaku Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; serta Enoh Suharto Pranoto selaku Sekretaris Dewan Nasional KEK.

KEK Bitung telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014. Dengan luas total 534 Ha, terdapat beberapa kegiatan utama yang dikembangkan di KEK Bitung yaitu industri pengolahan perikanan, industri farmasi, dan industri kelapa. Terletak di lokasi yang strategis, KEK Bitung diharapkan dapat mendongkrak perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara. “Pengembangan KEK Bitung diperkirakan dapat menarik investasi senilai lebih dari 32 triliun dan menciptakan lapangan kerja sebanyak 34 ribu orang hingga tahun 2025,” ungkap Enoh Suharto Pranoto.

PUSAT DAN DAERAH PERCEPAT PEMBANGUNAN KEK BITUNG2

Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK memaparkan tiga isu utama dalam pembangunan KEK Bitung yang menjadi fokus pembahasan, yaitu terkait dengan proses sertifikasi lahan, percepatan pembentukan Badan Usaha Pengelola KEK, serta infrastruktur wilayah KEK Bitung. Infrastruktur pendukung itu sendiri termasuk jalan tol Manado – Bitung serta penataan ruang di luar kawasan KEK. Terkait dengan lambatnya penyelesaian sertifikasi lahan seluas 92,96 Ha, Wahyu Utomo menekankan perlunya kolaborasi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mempercepat proses ini. “Baik Pemerintah Provinsi maupun Kantor Wilayah BPN harus sama-sama proaktif apabila ingin masalah ini cepat selesai. Tidak bisa saling menunggu, tapi harus kerjasama,” tegas Wahyu. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR Arie Yuriwin juga menekankan bahwa untuk mengajukan permohonan sertifikasi kepemilikan lahan diperlukan proposal rencana pengunaan tanah untuk jangka panjang dan jangka pendek. Oleh sebab itu ia menekankan perlunya berkas pendukung yang lengkap untuk mempercepat proses ini.

Isu kedua yang dibahas yaitu mengenai keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun KEK. Paradigma pembangunan melalui pembiayaan pusat tak lagi dianjurkan, karena dananya sangat terbatas. “Pak Presiden menyatakan bahwa proyek strategis nasional seharusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk keterlibatan pihak swasta dan tidak bergantung pada pendanaan Negara,” kata Wahyu Utomo. Adapun solusi yang ditawarkan untuk isu pendanaan pembangunan KEK Bitung adalah penetapan Badan Usaha Pengelola KEK Bitung. “Harapannya, badan usaha pengelola KEK Bitung dapat segera melakukan aksi korporasi dengan swasta yang berminat untuk berinvestasi di KEK Bitung,” Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh, menambahkan. Untuk diketahui bahwa Gubernur Sulawesi Utara telah menandatangani surat penetapan Badan Usaha Pengelola KEK. Namun tindak lanjut yang dibutuhkan yaitu penyerahan aset dalam KEK sebagai justifikasi dari penetapan BUMD selaku badan usaha pengelola.

Isu selanjutnya yang dibahas yaitu mengenai perkembangan infrastruktur luar kawasan KEK Bitung, salah satunya adalah jalan tol Manado – Bitung. “Kalau ada KEK Bitung tapi tidak ada jalan tol Manado – Bitung maka akan terjadi kemacetan, sehingga tidak ada investasi yang mengalir kesana,” ujar Wahyu Utomo, menekankan pentingnya jalan tol Manado – Bitung. Diharapkan pada akhir 2018 jalan tol sudah dapat beroperasi. Selain itu Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Budi Situmorang menyatakan bahwa penataan ruang di sekitar wilayah KEK pun tak kalah penting. “Apabila Pemerintah tidak hadir, maka daerah sekitar KEK dapat menjadi daerah kumuh,” ujar Budi. Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah melakukan kajian mengenai pemanfaatan ruang di sekitar kawasan KEK, dan ke depannya akan membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk kemudian melegalisasi dokumen agar berkekuatan hukum.

Dalam rapat ini juga dimunculkan usulan perpanjangan masa pembangunan KEK Bitung kepada pemerintah pusat. Proses pengusulan perpanjangan masa pembangunan KEK Bitung diperlukan karena KEK Bitung seharusnya sudah dapat beroperasi pada Tahun 2017, namun karena terkendala proses sertifikasi lahan maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengajukan perpanjangan masa pembangunan KEK Bitung selama satu tahun. “Kami yakin apabila kami diberikan waktu lebih, KEK Bitung ini dapat melesat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Sulawesi Utara,” tegas Olly. Proses perpanjangan masa pembangunan KEK Bitung akan melalui usulan Pemerintah Provinsi, yang kemudian akan dirapatkan dalam Sidang Dewan Nasional KEK. Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, dihasilkan beberapa Kesepakatan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan PSN di Sulawesi Utara yang difokuskan kepada KEK Bitung serta Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung. Kesepakatan rapat tersebut berupa rencana aksi, yang kemudian mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh pemangku kepentingan yang bersangkutan sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat pembangunan di Sulawesi Utara. Rencana aksi tersebut memiliki tiga fokus utama, yaitu penetapan Badan Usaha Pengelola KEK Bitung, pengadaan lahan KEK Bitung, penataan ruang wilayah sekitar KEK Bitung serta pengadaan lahan jalan tol Manado – Bitung. (ARS)

Blackspace Siap Investasi Di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Blackspace Siap Investasi di KEK MBTK

Jakarta, 24 Februari 2017 – Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus beserta jajarannya memenuhi undangan dari Blackspace, calon investor Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Malay Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang berasal dari Rusia di Jakarta. Undangan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Awang Faroek Ishak dengan Sekretaris Dewan Nasional KEK dan memperkenalkan beberapa calon investor beberapa waktu lalu.

 

Pada kesempatan ini Blackspace telah menjalani banyak proyek di Rusia dan menjadi satu-satunya perusahaan di dunia yang memiliki proyek pertambangan Batubara di Arktik. Di kantor yang sangat modern dan minimalis, Koriun Toros, Advisor Blackspace menjelaskan bahwa Blackspace merupakan sebuah perusahaan pengelolaan investasi yang membantu perusahaan lokal Indonesia melalui teknologi, solusi dan berbagai pengalaman terdahulu. “Kami ingin perusahaan di bawah Blackspace bekerja secara lebih efektif dan aktif” kata Koriun Toros.

Proyek mereka di Indonesia saat ini berada di 3 lokasi, yaitu Kalimantan, Kabaena dan Nusa Tenggara Timur. Batu bara, nikel dan mangaan adalah bahan tambang yang menjadi target investasi Blackspace. “Less talk, more action adalah prinsip kami dalam menjalankan proyek ini”, kata Koriun Toros sembari menunjukkan video dan foto perkembangan pembangunan di ketiga daerah tersebut. Seluruh hasil produksi akan dieskpor melalui trader besar dunia.

Dalam menjalankan bisnisnya, Blackspace sangat independen dan tidak menggunakan strategi partnership, namun melakukan takeover perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia yang memiliki Izin Usaha Pertambangan namun tidak memiliki modal yang cukup. Perusahaan lokal kemudian diberdayakan untuk menjadi kontraktor atau menduduki top management pelaku usaha. “Hal ini merupakan sebuah win-win solution bagi kedua belah pihak” ungkapnya. Namun ia juga mengungkapkan minimnya tenaga ahli yang menjadi kendala dalam pengerjaan proyek di wilayah Indonesia.

Perkembangkan investasi perusahaan juga dipaparkan dalam kunjungan tersebut. Perusahaan yang mulai masuk ke Indonesia 2 tahun lalu tersebut sudah memiliki nilai investasi lebih dari USD 250 juta. “Sangat berani dalam berinvestasi” tanggap Enoh Suharto Pranoto, Sekretaris Dewan Nasional KEK.  Koriun Toros juga menjelaskan salah satu kendala untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu menyangkut ketidaksiapan tenaga kerja terampil di daerah Timur. “Iklim investasi di Indonesia sangat baik saat ini dan  meningkat dibandingkan dengan waktu lalu” ujarnya.

Koriun Toros juga menjelaskan bahwa Blackspace memiliki teknologi maju dan berbeda dibandingkan smelter yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan, mereka menggunakan generator sebagai sumber listrik dalam tahapan awal pengerjaan proyek di seluruh wilayah, namun secara bertahap Blackspace akan membangun power plant kapasitas 40 MW pada 2019 karena bersifat cost effective.

Rencana jangka panjangnya adalah mendirikan 60 smelter di Indonesia. “Setelah pembangunan 60 smelter, Indonesia akan menjadi pasar nomor satu di dunia” ujarnya dengan optimis. Ia juga menekankan bahwa strategi mereka sangat non-konservatif dan berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain.

Saat ini Blackspace sedang dalam proses membangun rel kereta api sepanjang 500 km di Kalimantan. Koriun Toros mengakui bahwa infrastruktur di Kalimantan Tengah masih sangat rendah. Blackspace juga siap mendukung pembangunan infrastruktur kereta api di KEK MBTK dimana kawasan ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada bulan Oktober 2017. Dengan pembangunan infrastruktur yang semakin baik, maka industri kelapa sawit dan pengolahan kayu yang menjadi kegiatan utama kawasan ini dapat beroperasi dengan maksimal.

Best practice investment Blackspace ditunjukkan dengan break-even point yang dicapai dalam kurun waktu 1,5 tahun. Perusahaan ini juga menerapkan corporate social responsibility terhadap masyarakat lokal di tiap wilayah proyek. Blackspace berencana akan terus mengembangkan bisnisnya di wilayah Indonesia. Maloy Batuta Trans Kalimantan merupakan kawasan yang sangat menarik dan telah menjadi salah satu rencana proyek mereka berikutnya (ARS)

Empat Hotel Dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Kunjungan-Menko-ke-KEK-Mandalika.-Doc.-Humas

LOMBOK, 11 Februari 2017 – Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendorong percepatan pelimpahan wewenang dan perizinan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika dari BKPM Pusat dan Kementerian/Lembaga terkait, Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemkab Lombok Tengah kepada Administrator KEK Mandalika. Dengan pelimpahan ini, semua urusan perizinan investasi akan menjadi lebih mudah Karena cukup dilakukan melalui satu pintu yaitu Administrator KEK Mandalika.

”Tolong dipersiapkan kantor administrator, dan wewenang perizinan segera didelegasikan kepada Administrator,” kata Darmin di hadapan para pejabat daerah dalam kunjungan kerja ke KEK Mandalika, Lombok, NTB, Sabtu (11/2).

Hadir dalam kesempatan itu diantaranya Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku BUMN pengelola KEK Mandalika, Abdulbar M. Mansoer, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto, dan pejabat lainnya. Saat ini telah dipersiapkan kantor Adminstrasi KEK di dalam kawasan yang ditargetkan akan siap digunakan pada akhir tahun 2017. Sementara itu, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan SDM dalam pelayanan administrasi investasi, BKPM telah melatih sekitar 30 orang aparatur DPMPTSP Prov NTB dan Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk memberikan fasilitas dan kemudahan di KEK, pemerintah telah memberikan kepastian sekaligus memberikan daya tarik bagi penanam modal melalui penetapan PP Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK dan Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Proyek Strategis Nasional. Fasilitas dan kemudahan yang tersedia cukup luas, diantaranya Fasilitas PPh Badan, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Fasilitas PPN dan PPnBM, Fasilitas Bea Masuk dan Cukai, Fasilitas Kegiatan Utama Pariwisata, Fasilitas Lalu Lintas Barang, Fasilitas Ketenagakerjaan, Fasilitas Keimigrasian, Fasilitas Pertanahan, Fasilitas Perizinan dan Non Perizinan.

“KEK Mandalika telah memanfaatkan berbagai kemudahan tersebut yang, sementara menunggu lengkapnya administrator, difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Nasional KEK,” ungkap Menko Perekonomian.

Ungkap Darmin KEK Mandalika akan berkembang dengan baik sesuai rencana karena dikelola oleh korporasi yang berpengalaman. Terlebih lagi, pemerintah memberikan berbagai dukungan dan kemudahan bagi investor. Saat ini sudah ada empat hotel yang sedang dan akan dibangun di KEK Mandalika dengan target beroperasi akhir tahun 2018 atau awal 2019 yaitu Hotel Royal Tulip 250 kamar, Hotel Pullman Hotel 251 kamar, Hotel Paramount Hotel 400 kamar dan Hotel X2 sebanyak 200 kamar. Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer mengatakan, sampai 10 tahun ke depan ditargetkan ada 10.000 kamar hotel di KEK Mandalika. Target itu jauh melampaui pencapaian kawasan Nusa Dua Bali yang juga dikembangkan dan dikelola oleh ITDC sejak tahun 1975. Di Kawasan Nusa Dua Bali yang luasnya sekitar 350 hektar, dibutuhkan waktu 20 tahun sampai lahannya habis tersewakan dengan total jumlah kamar 5.000. KEK Mandalika yang total luasnya hampir empat kali lipat dari Nusa Dua ditargetkan selesai dikembangkan dalam waktu 10 tahun saja, dengan target 10.000 kamar.

 ”Sebagai KEK, Mandalika diharapkan lebih dari Nusa Dua berkat adanya terobosan yang memotong mata rantai pembangunan,” kata Abdulbar. Investasi yang direncanakan oleh ITDC untuk mengembangkan kawasan Mandalika secara bertahap sebesar Rp 3,3 triliun.

Dukungan Infrastruktur bagi Peningkatan Peluang Ekonomi

Berbagai infrastruktur wilayah tengah dikembangkan dan disempurnakan oleh pemerintah, khususnya yang terkait dengan konektivitas. Di tahun 2017 ini Bandara Internasional Lombok (BIL) akan dilengkapi dengan dua apron baru untuk pesawat berbadan lebar (widebody) sekelas Boeing 777 atau Airbus 330. Artinya BIL akan mampu  menampung 10 (sepuluh)  apron pesawat berbadan sedang (narrow body) dan 2 (dua) apron untuk berbadan lebar.  Pengembangan bandara juga akan dilanjutkan dengan perpanjangan landas pacu dari 2750 meter menjadi 3000 meter. Direncanakan, dalam waktu dekat, BIL akan mampu melayani penerbangan jarak jauh (long haul). Selain itu, Terminal Pelabuhan Gili Mas di Teluk Lembar dalam proses pengembangan. Melalui terminal ini kapal pesiar (cruise) dapat merapat dan efisien menurunkan wisatawan tanpa perlu lagi melalui lego jangkar di tengah laut.

Pembangunan infrastruktur konektivitas diharapkan akan membuat sektor pariwisata berkembang pesat. “Peningkatan infrastruktur konektivitas tentu saja akan membuka peluang tumbuhnya berbagai kegiatan industri, perdagangan dan investasi bagi masyarakat,” kata Menko Ekonomi Darmin Nasution. Darmin juga menggarisbawahi salah satu keunggulan KEK Mandalika yang memiliki luas 1.034 hektare (ha) ini adalah diterapkannya green infrastructure. Nantinya suplai air bersih dan air minum bagi resort Mandalika berasal dari proses desalinasi air laut. Demikian pula dengan suplai tenaga listrik, yang dirancang melalui pembangkit energi surya. Keberadaan green infratsructure tentunya akan menambah daya tarik investor kelas dunia menanamkan modalnya di KEK ini. Praktek green economy diharapkan membangun kebanggaan bagi Pemerintah, masyarakat dan pengelolanya.  “Apabila semua itu  terwujud, maka KEK Mandalika dapat menjadi percontohan bagi pengembangan kawasan sejenis lain di Indonesia,” imbuhnya. (*) [B.W]