Berita

Global Green Growth Institute (GGGI) dan Dewan Nasional KEK Kerja Sama Untuk Lakukan Green Growth Assessment Di KEK Sei Mangkei

Global Green Growth Institute (GGGI) dan Dewan Nasional KEK Kerja Sama

Jakarta, 2 Maret 2017 – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan Global Green Growth Institute (GGGI) telah melakukan kerja sama sejak tahun 2015. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada 2016 dan 2017 adalah Technical Assessment of Green Growth Policy Options and Investment Opportunities in Special Economic Zones (SEZ) Indonesia yang dilakukan dengan lokus KEK Sei Mangkei.


Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Dewan Nasional KEK, Wakil Ketua III Tim Pelaksana dan perwakilan GGGI, dipaparkan beberapa rencana kegiatan kerja sama yang akan dikembangkan, antara lain Green SEZ Guidelines yang dikembangkan untuk dapat diaplikasikan ke dalam KEK Indonesia. Instrumen kebijakan yang akan diterapkan di tingkat nasional ini diharapkan dapat mengurangi manajemen resiko dan menghasilkan investasi yang lebih baik, dan proyek infrastruktur hijau di satu KEK atau lebih didesain agar lebih layak secara finansial.

 

Sei Mangkei adalah KEK pertama yang sudah beroperasi dan memiliki 2 kegiatan utama, yaitu industri yang berbasis kelapa sawit dan karet. Terdapat empat aspek yang direncanakan akan diintervensi oleh GGGI, yaitu pembangkit listrik, pengolahan limbah, rel kereta api dan pengelolaan perkebunan. Dengan adanya intervensi GGGI maka diharapkan akan meningkatkan produktivitas industri yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan ekologi.


“Diperlukan rekomendasi umum untuk KEK hijau yang dapat diadopsi bagi seluruh kawasan” tanggap Budi Santoso, Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK. Ia menyatakan betapa krusialnya isu limbah bagi Indonesia karena pencemaran di satu kawasan memberi dampak bagi kawasan lain. Selain itu, limbah juga telah menjadi faktor yang paling menarik dari perusahaan oleochemical.


“Lokasi pembuangan sangat terkait dengan spatial planning. Demand datang dari kawasan di luar KEK, oleh sebab itu rencana pengolahan limbah juga harus melibatkan kawasan lain seperti Aceh, Riau dan sebagainya” kata Enoh Suharto Pranoto, Sekretaris Dewan Nasional KEK. Pengolahan limbah yang berbahaya telah menjadi beban untuk Indonesia, oleh sebab itu diperlukan manajemen pengolahan limbah yang efisien dan ramah bagi investor.


Pembangkit listrik juga menjadi aspek penting dalam KEK Sei Mangkei mengingat bertambahnya jumlah tenant juga akan meningkatkan kebutuhan energi listrik di kawasan tersebut. “Listrik sebesar 250 MW akan menjadi kritis pada tahun 2020 nanti, oleh sebab itu dibutuhkan perencanaan penyediaan energi yang berkelanjutan” kata Edib Muslim, Tenaga Ahli Sekretariat Dewan Nasional. Ia juga mengingatkan pentingnya konstruksi sosial dalam penerapan KEK hijau di Sei Mangkei.


Langkah lanjut dari pertemuan ini adalah diadakannya Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan di Sei Mangkei, Medan. Diharapkan rekomendasi dan usulan proyek dari GGGI akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik serta mendukung terciptanya KEK hijau di Indonesia (ARS)

Pusat dan Daerah Percepat Pembangunan KEK Bitung

PUSAT DAN DAERAH PERCEPAT PEMBANGUNAN KEK BITUNG

Manado, 28 Februari 2017 – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyatakan dukungan penuh dalam mengakselerasi pembangunan proyek strategis nasional yang terdapat di Sulawesi Utara, termasuk KEK Bitung. “Kami siap memenuhi semua target rencana aksi pembangunan KEK Bitung,” ujar Olly pada rapat koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 28 Februari 2017. Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan pemecahan masalah terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terdapat di Sulawesi Utara. Turut hadir dalam rapat tersebut Bapak Wahyu Utomo selaku Deputi Bidang Koordinasi Percepatan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Menko Perekonomian yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Arie Yuwirin selaku Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Budi Situmorang selaku Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; serta Enoh Suharto Pranoto selaku Sekretaris Dewan Nasional KEK.

KEK Bitung telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014. Dengan luas total 534 Ha, terdapat beberapa kegiatan utama yang dikembangkan di KEK Bitung yaitu industri pengolahan perikanan, industri farmasi, dan industri kelapa. Terletak di lokasi yang strategis, KEK Bitung diharapkan dapat mendongkrak perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara. “Pengembangan KEK Bitung diperkirakan dapat menarik investasi senilai lebih dari 32 triliun dan menciptakan lapangan kerja sebanyak 34 ribu orang hingga tahun 2025,” ungkap Enoh Suharto Pranoto.

PUSAT DAN DAERAH PERCEPAT PEMBANGUNAN KEK BITUNG2

Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK memaparkan tiga isu utama dalam pembangunan KEK Bitung yang menjadi fokus pembahasan, yaitu terkait dengan proses sertifikasi lahan, percepatan pembentukan Badan Usaha Pengelola KEK, serta infrastruktur wilayah KEK Bitung. Infrastruktur pendukung itu sendiri termasuk jalan tol Manado – Bitung serta penataan ruang di luar kawasan KEK. Terkait dengan lambatnya penyelesaian sertifikasi lahan seluas 92,96 Ha, Wahyu Utomo menekankan perlunya kolaborasi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mempercepat proses ini. “Baik Pemerintah Provinsi maupun Kantor Wilayah BPN harus sama-sama proaktif apabila ingin masalah ini cepat selesai. Tidak bisa saling menunggu, tapi harus kerjasama,” tegas Wahyu. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR Arie Yuriwin juga menekankan bahwa untuk mengajukan permohonan sertifikasi kepemilikan lahan diperlukan proposal rencana pengunaan tanah untuk jangka panjang dan jangka pendek. Oleh sebab itu ia menekankan perlunya berkas pendukung yang lengkap untuk mempercepat proses ini.

Isu kedua yang dibahas yaitu mengenai keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun KEK. Paradigma pembangunan melalui pembiayaan pusat tak lagi dianjurkan, karena dananya sangat terbatas. “Pak Presiden menyatakan bahwa proyek strategis nasional seharusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk keterlibatan pihak swasta dan tidak bergantung pada pendanaan Negara,” kata Wahyu Utomo. Adapun solusi yang ditawarkan untuk isu pendanaan pembangunan KEK Bitung adalah penetapan Badan Usaha Pengelola KEK Bitung. “Harapannya, badan usaha pengelola KEK Bitung dapat segera melakukan aksi korporasi dengan swasta yang berminat untuk berinvestasi di KEK Bitung,” Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh, menambahkan. Untuk diketahui bahwa Gubernur Sulawesi Utara telah menandatangani surat penetapan Badan Usaha Pengelola KEK. Namun tindak lanjut yang dibutuhkan yaitu penyerahan aset dalam KEK sebagai justifikasi dari penetapan BUMD selaku badan usaha pengelola.

Isu selanjutnya yang dibahas yaitu mengenai perkembangan infrastruktur luar kawasan KEK Bitung, salah satunya adalah jalan tol Manado – Bitung. “Kalau ada KEK Bitung tapi tidak ada jalan tol Manado – Bitung maka akan terjadi kemacetan, sehingga tidak ada investasi yang mengalir kesana,” ujar Wahyu Utomo, menekankan pentingnya jalan tol Manado – Bitung. Diharapkan pada akhir 2018 jalan tol sudah dapat beroperasi. Selain itu Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Budi Situmorang menyatakan bahwa penataan ruang di sekitar wilayah KEK pun tak kalah penting. “Apabila Pemerintah tidak hadir, maka daerah sekitar KEK dapat menjadi daerah kumuh,” ujar Budi. Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah melakukan kajian mengenai pemanfaatan ruang di sekitar kawasan KEK, dan ke depannya akan membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk kemudian melegalisasi dokumen agar berkekuatan hukum.

Dalam rapat ini juga dimunculkan usulan perpanjangan masa pembangunan KEK Bitung kepada pemerintah pusat. Proses pengusulan perpanjangan masa pembangunan KEK Bitung diperlukan karena KEK Bitung seharusnya sudah dapat beroperasi pada Tahun 2017, namun karena terkendala proses sertifikasi lahan maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengajukan perpanjangan masa pembangunan KEK Bitung selama satu tahun. “Kami yakin apabila kami diberikan waktu lebih, KEK Bitung ini dapat melesat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Sulawesi Utara,” tegas Olly. Proses perpanjangan masa pembangunan KEK Bitung akan melalui usulan Pemerintah Provinsi, yang kemudian akan dirapatkan dalam Sidang Dewan Nasional KEK. Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, dihasilkan beberapa Kesepakatan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan PSN di Sulawesi Utara yang difokuskan kepada KEK Bitung serta Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung. Kesepakatan rapat tersebut berupa rencana aksi, yang kemudian mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh pemangku kepentingan yang bersangkutan sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat pembangunan di Sulawesi Utara. Rencana aksi tersebut memiliki tiga fokus utama, yaitu penetapan Badan Usaha Pengelola KEK Bitung, pengadaan lahan KEK Bitung, penataan ruang wilayah sekitar KEK Bitung serta pengadaan lahan jalan tol Manado – Bitung. (ARS)

Blackspace Siap Investasi Di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Blackspace Siap Investasi di KEK MBTK

Jakarta, 24 Februari 2017 – Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus beserta jajarannya memenuhi undangan dari Blackspace, calon investor Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Malay Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang berasal dari Rusia di Jakarta. Undangan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Awang Faroek Ishak dengan Sekretaris Dewan Nasional KEK dan memperkenalkan beberapa calon investor beberapa waktu lalu.

 

Pada kesempatan ini Blackspace telah menjalani banyak proyek di Rusia dan menjadi satu-satunya perusahaan di dunia yang memiliki proyek pertambangan Batubara di Arktik. Di kantor yang sangat modern dan minimalis, Koriun Toros, Advisor Blackspace menjelaskan bahwa Blackspace merupakan sebuah perusahaan pengelolaan investasi yang membantu perusahaan lokal Indonesia melalui teknologi, solusi dan berbagai pengalaman terdahulu. “Kami ingin perusahaan di bawah Blackspace bekerja secara lebih efektif dan aktif” kata Koriun Toros.  

Proyek mereka di Indonesia saat ini berada di 3 lokasi, yaitu Kalimantan, Kabaena dan Nusa Tenggara Timur. Batu bara, nikel dan mangaan adalah bahan tambang yang menjadi target investasi Blackspace. “Less talk, more action adalah prinsip kami dalam menjalankan proyek ini”, kata Koriun Toros sembari menunjukkan video dan foto perkembangan pembangunan di ketiga daerah tersebut. Seluruh hasil produksi akan dieskpor melalui trader besar dunia.

Dalam menjalankan bisnisnya, Blackspace sangat independen dan tidak menggunakan strategi partnership, namun melakukan takeover perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia yang memiliki Izin Usaha Pertambangan namun tidak memiliki modal yang cukup. Perusahaan lokal kemudian diberdayakan untuk menjadi kontraktor atau menduduki top management pelaku usaha. “Hal ini merupakan sebuah win-win solution bagi kedua belah pihak” ungkapnya. Namun ia juga mengungkapkan minimnya tenaga ahli yang menjadi kendala dalam pengerjaan proyek di wilayah Indonesia.

Perkembangkan investasi perusahaan juga dipaparkan dalam kunjungan tersebut. Perusahaan yang mulai masuk ke Indonesia 2 tahun lalu tersebut sudah memiliki nilai investasi lebih dari USD 250 juta. “Sangat berani dalam berinvestasi” tanggap Enoh Suharto Pranoto, Sekretaris Dewan Nasional KEK.  Koriun Toros juga menjelaskan salah satu kendala untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu menyangkut ketidaksiapan tenaga kerja terampil di daerah Timur. “Iklim investasi di Indonesia sangat baik saat ini dan  meningkat dibandingkan dengan waktu lalu” ujarnya.

Koriun Toros juga menjelaskan bahwa Blackspace memiliki teknologi maju dan berbeda dibandingkan smelter yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan, mereka menggunakan generator sebagai sumber listrik dalam tahapan awal pengerjaan proyek di seluruh wilayah, namun secara bertahap Blackspace akan membangun power plant kapasitas 40 MW pada 2019 karena bersifat cost effective.

Rencana jangka panjangnya adalah mendirikan 60 smelter di Indonesia. “Setelah pembangunan 60 smelter, Indonesia akan menjadi pasar nomor satu di dunia” ujarnya dengan optimis. Ia juga menekankan bahwa strategi mereka sangat non-konservatif dan berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain.

Saat ini Blackspace sedang dalam proses membangun rel kereta api sepanjang 500 km di Kalimantan. Koriun Toros mengakui bahwa infrastruktur di Kalimantan Tengah masih sangat rendah. Blackspace juga siap mendukung pembangunan infrastruktur kereta api di KEK MBTK dimana kawasan ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada bulan Oktober 2017. Dengan pembangunan infrastruktur yang semakin baik, maka industri kelapa sawit dan pengolahan kayu yang menjadi kegiatan utama kawasan ini dapat beroperasi dengan maksimal.

Best practice investment Blackspace ditunjukkan dengan break-even point yang dicapai dalam kurun waktu 1,5 tahun. Perusahaan ini juga menerapkan corporate social responsibility terhadap masyarakat lokal di tiap wilayah proyek. Blackspace berencana akan terus mengembangkan bisnisnya di wilayah Indonesia. Maloy Batuta Trans Kalimantan merupakan kawasan yang sangat menarik dan telah menjadi salah satu rencana proyek mereka berikutnya (ARS)

PLN – PERTAGAS Komit Penuhi Listrik dan Gas KEK Sei Mangkei

Kantor pengelola

JAKARTA, 06 OKTOBER 2015 – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina Gas (PERTAGAS) menyatakan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan listrik dan gas di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

Hingga saat ini, PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) II sedang membangun Gardu Induk (GI) di KEK Sei Mangkei  dengan kapasitas 2×30 MVA di KEK Sei Mangkei serta jaringan transmisi 150 kV sepanjang 30 km dari jaringan eksisting GI Kisaran dan GI Kuala Tanjung.

“PT PLN menyampaikan komitmen pelaksanaan Commercial Operation Date (COD) GI dan jaringan transmisi pada Februari 2016,” ujar Perwakilan PLN Pusat, Yadhi Triesmayadhi, di Jakarta, Selasa (1/10/2015).

Menurut dia, komitmen tersebut disampaikan berdasarkan progres pembangunan GI KEK Sei Mangkei hingga September 2015, di mana progres pekerjaan sipil sebesar 20%, sedangkan progres pekerjaan secara keseluruhan sebesar 6%. Saat ini dalam pembangunan fondasi trafo, ruang panel dan cubicle, serta kantor operator.

Terkait progres jaringan transmisi 150 kV, jelas dia, bahwa hingga saat ini pelaksanaan pembebasan tanah telah dilakukan untuk keseluruhan 57 tower yang akan dibangun. Dari 57 tower tersebut, lanjutnya, sebanyak 19 tower telah terbangun fondasinya dan 2 tower sudah didirikan.

“Secara keseluruhan progres pembangunan mencapai 6%. Dan pengadaan untuk keseluruhan material tower telah dilaksanakan,” terang dia.

Komitmen Pertagas

Senada dengan itu, PT Pertagas menyampaikan bahwa target penyelesaian pembangunan pipa gas Belawan – KEK Sei Mangkei direvisi menjadi akhir Desember 2015, dari target awal September 2015. Saat ini progres pipa gas yang telah terbangun sepanjang 106,2 km dari 138 km atau sekitar 77%.

Keterlambatan itu, kata Vice President Business Development PT Pertagas salah satunya disebabkan titik crossing dan interchange jalan tol serta perlintasan sungai yang jumlah totalnya 22 titik, diminta menggunakan metode pengeboran Horizontal Directional Drilling (HDD).

“Intinya, PT Pertagas komit untuk segera memenuhi kebutuhan gas di  KEK Sei Mangkei, sehingga PTPN III dan PT Pertamina dapat menyediakan listrik dengan tingkat kehandalan yang lebih tinggi dengan menggunakan sewa gas engine hingga kapasitas 20 MVA dan pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) hingga kapasitas 250 MVA,” tegas dia.

 

Kerjasama Sinergi

Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN III, Alexander Maha mengatakan, PTPN III bersama PT Pertamina dan Posco secara bersinergi akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) kapasitas 250 MVA di KEK Sei Mangkei yang bersumber dari pasokan gas PT Pertagas. Pembangunan pembangkit ini direncanakan menggunakan skema Independent Power Producer (IPP) dengan melibatkan PT PLN. Dia menambahkan, pihaknya siap untuk bersinergi mewujudkan komitmen tersebut bagi pengembangan dan kemajuan KEK Sei Mangkei.

“Kami secara optimal akan bersinergi mendukung komitmen institusi pendukung utama KEK Sei Mangkei itu, yaitu PT PLN, PT Pertamina, dan PT Pertagas. Itu tekad kami,” tandas dia.

KADIN Sumut Minta Pengelolaan Energi Bagi Pertumbuhan Daerah

DSC_0252

MEDAN, 08 SEPTEMBER 2015 – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Utara (SUMUT) meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan energi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini merupakan reformasi energi yang tidak bisa ditunda lagi, yang bertujuan untuk ketersediaan energi di Sumatera Utara sebagai salah satu aspek penting dalam perekenomian.

Hal itu disampaikan oleh Pengurus KADIN Sumut Bidang Energi Tohar Suhartono dalam siaran persnya, di Medan, Selasa (8/9/2015).

“Energi harus dikelola efektif bagi pertumbuhan daerah Sumut,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, political will pemerintah pusat dan daerah untuk sumber energi dan perencanaan yang matang mendesak diwujudkan. Dengan demikian, pemerintah berani memastikan investor bidang energi untuk masuk secara optimal. Hal itu, lanjutnya, berguna untuk mengerem besarnya keperluan negara/pemerintah provinsi Sumut untuk mengimpor bahan bakar minyak (BBM), melalui pembelian langsung dari produsen dalam negeri.

Selain itu, kata dia, ekonomi dunia saat ini sedang dalam keadaan memperihatinkan, yang berimbas terhadap perekonomian Indonesia. Khususnya yang terkait bunga bank yang masih tinggi, inflasi yang meningkat, kurs dolar naik, proses hukum yang masih belum menentu, birokrasi yang masih panjang, dan tata ruang yang juga masih kabur.

“Meski demikian, mari kita bersama mendorong agar semua stakeholders berbuat sebaik-baiknya dan penghematan terjadi di semua bidang,” jelas dia.

6 Usulan Kritis

Tohar mengusulkan, agar pemerintah segera melakukan 6 usulan kritis bagi percepatan pengelolaan sektor energi bagi kesiapan pembangunan Sumut.

Pertama, pemerintah perlu segera membentuk Tim Pengkajian Energi di tingkat provinsi terdiri dari DPR/DPRD/Pemda.

Kedua, mengadakan kerjasama monitor support, pembangunan Sumber Energi seperti BBM, Gas, Listrik yang sedang dan akan dibangun dengan BUMN terkait, seperti Pertamina/Pertamina EP, Pertagas/PGN, PLN, BUMN Regional Sumatera Utara.

Ketiga, listrik, gas, BBM, jangan dilakukan sebagai barang dagangan, tetapi diberlakukan sebagai barang modal bangsa dan negara untuk menunjang pertumbuhan ekonomi bangsa yang diperuntukkan, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, utamanya Sumut.

Keempat, bio energi menjadi sumber energi terbarukan untuk menjadi kontributor yang signifikan.

Kelima, memaksimalkan produksi sumur-sumur tua (MIGAS), bahkan jika perlu memperpanjang sisa-sisa produksi, yang dapat dimanfaatkan membangun gudang-gudang penyimpanan BBM.

Keenam, gas ARBEL diharapkan dan harus juga dibuat FSHRU di Belawan yang bermuatan minimal 200 mmscfd untuk keterjaminan kebutuhan gas di Sumut.

“Dengan adanya inisiatif pemerintah untuk membangun usulan-usulan kami diatas, maka kita bisa berinvestasi di KEK Sei Mangkei untuk perekonomian Sumut. Namun jika tidak, maka sulit bagi Indonesia atau Sumut untuk bersaing dengan wilayah-wilayah lain,” tandas Tohar. (KEK-05)

Menteri PANRB Kunjungi Sekretariat Dewan Nasional KEK

Menpan-Kunjungi-Set-DEN-KEK-1024x682JAKARTA, 18 AGUSTUS 2015. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengunjungi Kantor Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Selasa, 18 Agustus 2015. Kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi dan observasi lapangan dalam rangka penataan kelembagaan. Kedatangan Menteri Yuddy disambut oleh Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, dan Sekretaris Dewan Nasional KEK.

Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Luky Eko Wuryanto menjelaskan mengenai latar belakang pengembangan KEK, progress pembentukan KEK, serta proses pengusulan dan penetapan KEK. Menurut Luky, pengembangan KEK dilandasi oleh UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang merupakan implementasi dari amanat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. “Di KEK diberikan fasilitas khusus agar mampu bersaing dengan negara lain serta dapat menjadi bagian dari mata rantai produksi dunia. Luky menambahkan bahwa sampai saat ini Pemerintah sudah menetapkan 8 KEK dan menargetkan pembentukan 17 KEK baru sebagaimana diamanatkan RPJMN 2015. “Kebijakan pengembangan KEK sudah in-line dengan kebijakan pemerintahan sekarang”, ujar Luky.

Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto menjelaskan tentang kelembagaan KEK dan organisasi Sekretariat Dewan Nasional. Enoh memaparkan bahwa di tingkat nasional terdapat Dewan Nasional yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di tingkat provinsi terdapat Dewan Kawasan yang diketuai oleh Gubernur, dan di tingkat kawasan terdapat Administrator KEK yang berfungsi sebagai pelayanan terpadu satu pintu. Enoh menambahkan bahwa anggota Dewan Nasional KEK terdiri dari 9 Menteri yang dalam implementasi kebijakan dibantu oleh Tim Pelaksana. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Nasional KEK dan Tim Pelaksana didukung oleh Sekretariat Dewan Nasional KEK. Enoh menyampaikan bahwa Dewan Nasional KEK memiliki tugas di antaranya adalah menyusun Rencana Induk Nasional KEK, memberikan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden, dan menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK. Sementara itu, Tim Pelaksana bertugas membantu Dewan Nasional KEK dalam merumuskan kebijakan. Terakhir, Sekretariat Dewan Nasional KEK bertugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Nasional, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Nasional. Fungsi yang dijalankan Sekretariat di antaranya adalah pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan Nasional dan pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional.

“Saat ini pegawai Sekretariat Dewan Nasional KEK berjumlah 32 orang (7 PNS dan 25 Non-PNS) dan masih terdapat sebagian jabatan yang belum terisi”, tambah Enoh.

Menteri Yuddy menanyakan beberapa hal, di antaranya target nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja untuk pengembangan KEK, luasan minimal KEK, dan kegiatan kajian lapangan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Nasional KEK. Enoh menjelaskan bahwa pengembangan 8 KEK diperkirakan dapat menarik investasi Rp 670 triliun dan penyerapan tenaga kerja hingga 594 ribu orang. Enoh menambahkan bahwa tidak ada batasan minimal luasan KEK. Terakhir, Enoh menyampaikan bahwa kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Nasional KEK, khususnya saat kunjungan lapangan adalah memfasilitasi usulan KEK baru serta melakukan pemantauan dan koordinasi debottlenecking permasalahan KEK yang telah ditetapkan [RK].

Debottlenecking Pengadaan Tanah di KEK

Foto Pengadaan Tanah

JAKARTA, 30 JULI 2015 – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyelenggarakan rapatWorkshop Pengadaan Tanah di KEK dalam rangka mendiskusikan mekanisme pengadaan Tanah bagi KEK di Jakarta (30/07). Wahyu Utomo, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator yang memimpin rapat ini mengungkapkan, “Saat ini kami meyakini bahwa KEK dapat meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan percepatan dalam pemabangunannya”. Wahyu melanjutkan bahwa Undang-Undang terkait pengadaan selama sudah disosialisasikan, namun di lapangan masih banyak masalah yang terkait dengan pemahaman atas peraturan yang berlaku.

Enoh Suharto Pranoto, selaku Sekretaris Dewan Nasional mengutarakan contoh kasus yang terjadi di lapangan tentang pengadaan tanah, ”Saat ini Kementerian Perindustrian yang merencanakan akan mengadakan tanah di KEK Palu dan Bitung masih terkendala keraguan soal payung hukum, apakah menggunakan mekanismenya dapat melalui kepentingan umum”. Di sisi lain, KEK Tanjung Api-Api saat ini telah memproses pembebasan tanah dengan dasar UU No.2 Tahun 2012 dengan mengacu pada Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2015, tambah Enoh dalam rapat ini.

 Fleksibilitas Pengadaan Tanah

Direktur Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), M. Noor Marzuki menyatakan, “Selama anggaran bersumber dari pemerintah dan asetnya dimiliki pemerintah, atau dari swasta yang melakukan kerjasama berdasarkan Perpres 30 Tahun 2015, maka KEK dapat menggunakan aturan UU. No. 2 Tahun 2012”. Hal ini menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ATR No. 6 Tahun 2015. “Jadi saya himbau kepada pengambil kebijakan terkait pertanahan di Tanah menghilangkan keragu-raguannya tentang isu ini lagi” tegasnya. Dengan diberlakukannya Permen ATR No. 6 Tahun 2015 maka pengadaan tanah bagi KEK memiliki fleksibilitas yang untuk memilih payung hukum, apakah dengan pendekatan kepentingan umum ataupun kepentingan lainnya selama dalam menjalankannya dengan konsisten.

Rapat ini dihadiri unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan bidang perindustrian, pertanahan dan KEK. Hadir pula perwakilan dari Badan Pembangun dan Pengelola KEK seperti PT Indonesia Tourism Development Cooperation (ITDC), PT Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dan PT Jababeka Morotai. Rencananya hasil rapat ini akan disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah dan perwakilan kantor Kementerian ATR yang terkait dengan pembangunan KEK di Indonesia. [AA]

Investor Diizinkan Membangun Universitas hingga Rumah Sakit di KEK

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah terus menggelontorkan insentif untuk pada investor yang mau mengembangkan bisnisnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dijadwalkan, hal itu dibahas pada siang ini, Rabu (8/7/2015).

Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Sofyan Djalil menyatakan insentif yang akan diberikan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang segera disusun. Dia bilang, nantinya investor di Kawasan Ekonomi Khusus tidak hanya bisa mendapatkan keringanan pajak atau tax holiday. Mereka pun diperbolehkan membangun infrastruktur.

Pemerintah menjanjikan bagi investor yang membangun infrastruktur sendiri akan diberikan financial viability gap fund.

“Di KEK itu mereka boleh mendirikan rumah sakit, boleh mendirikan universitas. Yang di daerah-daerah luar KEK enggak bisa. Jadi segala bentuk insentif sudah diberikan, tinggal keluarkan PP-nya saja,” kata Sofyan.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/07/08/140021426/Investor.Diizinkan.Membangun.Universitas.hingga.Rumah.Sakit.di.KEK

Pemerintah Targetkan Regulasi Insentif KEK Selesai Agustus 2015

Rakor Fasilitas KEK 8 Juli v2

JAKARTA, 8 JULI 2015 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Insentif di KEK pada Rabu, (08/07) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Dalam sambutan pembukaan, Menko Perekonomian menyatakan bahwa rapat ini membahas mengenai konsep insentif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang nantinya akan diundangkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). “Regulasi ini sangat diperlukan karena saat ini pengembangan KEK sangat penting, terutama untuk mendorong dan mempromosikan pertumbuhan manufacturing, ujar Menko Perekonomian.

Pemerintah sepakat memberikan insentif di KEK yang lebih menarik dibanding kawasan lainnya agar KEK bisa menjadi pusat pertumbuhan yang berdaya saing tinggi. Fasilitas khusus tersebut di antaranya adalah semua jenis industri utama/industri prioritas di KEK bisa mendapatkan tax holiday, jangka waktu pemberian tax holiday yang lebih panjang (antara 15 – 20 tahun), serta dimungkinan nilai minimum investasi yang lebih rendah dari Rp. 1 triliun untuk mendapatkan tax holiday. “Peraturan Menteri Keuangan tentang tax holiday akan disesuaikan untuk mengakomodasi usulan insentif di KEK tersebut”, ujar Menteri Keuangan.

Selain fasilitas fiskal di atas, Pemerintah akan memberikan kemudahan bidang pertanahan, yakni diberikan izin bagi warga negara asing untuk memiliki properti dan rumah tapak (landed house) di KEK. “Kami akan memberikan fasilitas khusus di KEK, salah satunya izin kepemilikan landed house bagi warga asing”, ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Pemerintah juga akan mengkaji lebih lanjut mengenai kemungkinan diberikannya fasilitas bagi investor yang berminat membangun infrastruktur di KEK, yaitu berupa konversi nilai investasi infrastruktur yang dibangun oleh investor menjadi hutang pemerintah. Fasilitas lainnya adalah kemudahan layanan keimigrasian dan ketenagakerjaan yang nantinya akan digabung pengaturannya dalam PP insentif KEK. Kegiatan usaha juga akan dibuka luas dengan diperkenankan kegiatan usaha lain di KEK, seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, hotel/restoran, prasarana olah raga. Kementerian Keuangan juga mengusulkan agar industri keuangan dimasukkan sebagai sektor usaha di KEK. “Undang-undang yang bisa memayungi industri keuangan adalah Undang-undang KEK”, tegas Menteri Keuangan.

Menko Perekonomian meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) fasilitas KEK dan perubahan terkait lainnya diselesaikan paling lambat Agustus 2015. “Saya harapkan agar peraturan ini segera diselesaikan karena sangat ditunggu-tunggu”, ucap Menko Perekonomian.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Sekretaris Dewan Nasional KEK, serta pejabat eselon 1 dan eselon 2 dari kementerian terkait. [RK]

Pemerintah Beri Kaji Kepemilikan Lahan di KEK Bisa Sampai 80 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com – Izin kepemilikan lahan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang saat ini diberikan dinilai masih belum memberikan keuntungan bagi investor. Dalam hal ini, investor bisa mendapatkan izin selama 30 tahun dan bisa dilakukan perpanjangan 2 kali 10 tahun.

Untuk itu, pemerintah mengkaji pemberian izin sampai 80 tahun bagi investor di KEK. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan menuturkan, lantaran KEK merupakan kawasan industri khusus, maka investor harus mendapatkan perlakuan spesial.

“Jadi perlakuannya yang memang harus berbeda. Misalnya dalam hal berapa lama (izin) lahannya,” kata Ferry ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, usai rapat koordinasi, Jakarta, Kamis (8/7/2015).

Ferry mengatakan, pemerintah mengkaji kemungkinan perpanjangan masa izin lahan demi menjaga kepentingan investor. Jika hanya diberikan 30 tahun plus 20 tahun, maka investor baru bisa balik modal (BEP), dan belum menikmati keuntungan. Bahkan untuk beberapa industri, masa izin 50 tahun itu pun belum tentu bisa mencapai BEP.

“Nah ini bukti bahwa negara menjamin bahwa siapapun yang investasi tidak akan terganggu,” sambung dia.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, dalam lima tahun ke depan pemerintah menetapkan KEK sebagai pusat pertumbuhan baru. Untuk mewujudkan hal itu maka dibutuhkan berbagai insentif.

“Misal kepemilikan lahan kalau secara umum 30 tahun plus bisa diperpanjang 2 kali 10 tahun. Yang mengemuka adalah bagaimana kalau ditetapkan 50 tahun sekaligus, tetapi bisa diperpanjang 2 kali 15 tahun sampai menjadi 80 tahun. Itu artinya ada kekhususan,” kata Franky.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menambahkan, rencananya perubahan Peraturan Pemerintah terkait KEK ditargetkan rampung bulan depan. Ia pun akan menyesuaikan Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dengan memasukkan insentif khusus di KEK tersebut.

sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/07/09/030000226/Pemerintah.Beri.Kaji.Kepemilikan.Lahan.di.KEK.Bisa.Sampai.80.Tahun