|   Media  |  

Evaluasi Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Rabu, 19 Desember 2018 | 14:08
blog post

Jakarta, 14 Desember 2018 – Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengadakan Workshop Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Hotel Sari Pacific yang dihadiri oleh Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan KEK, Administrator KEK, dan 11 Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK.

Dibuka oleh Wakil Ketua III Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Budi Santoso, workshop ini diadakan untuk memantau perkembangan pembangunan, investasi, efektifitas fasilitas, serta dampak ekonomi di sekitar KEK. “Pada kesempatan ini, (kami) ingin mendengar laporan kemajuan dari KEK yang akan dimanfaatkan untuk penyusunan laporan tahunan sebagai laporan ke Presiden, dan untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang berkembang saat ini apakah sudah on track dan untuk penyempurnaan regulasi” ungkapnya.

Workshop Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus terbagi atas 2 (dua) sesi. Sesi I diisi dengan Laporan Perkembangan KEK yang telah beroperasi, yakni KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, dan KEK yang baru saja dinyatakan beroperasi pada Bulan Desember ini, KEK Galang Batang. Sedangkan Sesi II diisi dengan Laporan Perkembangan KEK yang sedang dalam tahap pembangunan, yakni KEK Tanjung Api-Api, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Tanjung Kelayang, KEK MBTK, dan KEK Sorong. Setelah masing-masing sesi diadakan sesi diskusi dengan Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK dan Dewan Kawasan KEK.

Sesuai dengan tujuan kegiatan, masing-masing BUPP melaporkan perkembangan KEK, baik dalam hal pembangunan infrastruktur, juga mengenai investor dan kendala yang dihadapi. “Perlu juga disampaikan berbagai masalah yang dihadapi, tetapi didalami masalah yang mendasar, karena selama ini masalah belum dapat terselesaikan sampai ke akar permasalahan” ucap Budi Santoso.

Berdasarkan pemaparan dan diskusi dari BUPP KEK yang telah beroperasi, masalah yang seringkali dihadapi adalah terkait dengan fasilitas dan kemudahan, terutama mengenai implementasinya. Menanggapi masalah-masalah yang dihadapi oleh BUPP KEK tersebut, Budi menyatakan bahwa pada tahun 2019 akan disusun SK tim tetap untuk mencari solusi-solusi dalam menangani kendala-kendala fasilitas dan kemudahan KEK, serta saat ini sedang dilakukan penyempurnaan PP No 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK. Penyempurnaan tersebut membutuhkan masukan atas implementasi yang ada sehingga diharapkan saat regulasinya telah diterbitkan nanti, berbagai masalah yang dihadapi selama ini dapat terselesaikan.

Acara Workshop Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus juga membahas rencana ke depannya. KEK Sorong dan KEK Bitung diusulkan untuk mulai beroperasi pada tahun 2019. Menuju pengoperasian KEK tersebut, BUPP disarankan untuk tidak hanya mempersiapkan diri untuk beroperasi, namun juga mempersiapkan untuk groundbreaking investor agar dapat memberikan gaung terhadap KEKnya.

Usai pemaparan dan diskusi, acara ditutup dengan penjelasan format laporan perkembangan KEK oleh Tenaga Ahli Sekretariat Dewan Nasional KEK, Noeradhi Iskandar. Format tersebut diisi oleh BUPP KEK dan akan menjadi dasar pelaporan kepada Dewan Nasional KEK.