|   Media  |  

Mengembangkan Standar Pelayanan di KEK

Kamis, 12 Juli 2018 | 20:50
blog post

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi menggelar Workshop Pengembangan Standar Pelayanan dan Investasi di KEK, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, 12 Juli 2018.

Workshop ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kemampuan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK dalam mengelola Kawasan sehingga dapat menarik kehadiran investasi di KEK, melalui pengembangan sebuah standar pelayanan (service level) oleh Badan Usaha Pengelola KEK.

Peningkatan service level tersebut dapat dilakukan melalui 5 (lima) aspek yaitu manajemen dan layanan, penyediaan infrastruktur dan utilitas, pengendalian dampak dan pengelolaan lingkungan, harmonisasi hubungan dan pemberdayaan masyarakat, serta kemampuan mencari strategic partner dan investor.

”Kita perlu menyadari bahwa upaya menarik investasi dalam suatu Kawasan, termasuk KEK, adalah adanya kesiapan pengelola Kawasan untuk menjamin keberadaan standar dan tingkat pelayanan bagi operasi kawasannya,” kata Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto ketika memberi sambutan pada acara Workshop.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar dan  edari Badan Usaha Pengelola KEK.

Sesi I diisi dengan materi mengenai perlunya sebuah Manajemen dan Layanan yang prima di dalam pengembangan sebuah kawasan. Pembicara dalam sesi ini adalah Adi Priatno, Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Kawasan Industri Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, dan Edwin Darmasetiawan, Direktur Pengembangan Bisnis PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Dalam sesi ini disampaikan betapa pentingnya pelayanan yang diberikan oleh pengelola untuk menjadi Kawasan terbaik dan memiliki daya saing yang tinggi dalam rangka menarik investasi. Salah satunya dengan meminta masukan dari para tenant mengenai layanan yang telah diberikan dan dievaluasi untuk perbaikan secara periodik.

Sesi II menggambarkan pentingnya Infrastruktur dan Utilitas yang Memadai dalam rangka menarik tenant. Narasumber dalam sesi ini adalah Irwansyah selaku Head of Estate Management Division PT. Maligi Permata Industrial Estate, Karawang International Industrial City (KIIC).

Perencanaan pembangunan infrastruktur yang memadai serta terintegrasinya dengan infrastruktur di sekitarnya merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan Kawasan. Hal ini merupakan komponen penting dalam penentuan lokasi baru untuk berinvestasi.

Sesi III mengusung tema Pengendalian Dampak dan Pengelolaan Lingkungan, dengan menghadirkan pembicara Gunawan Rahardjo, General Manager Estate Management PT. East Jakarta Industrial Park. Dalam sesi ini, Pengelola diharapkan sudah mempertimbangkan aspek sejak awal, karena setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Online Single Submission (OSS) yang baru saja diluncurkan untuk kemudahan perizinan, maka izin lingkungan Kawasan akan menjadi acuan utama bagi pelaku usaha / tenant yang akan masuk. Sehingga peran pengelola menjadi lebih besar dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan melalui penanganan limbah yang tepat.

Keterlibatan masyarakat setempat menjadi fokus pembahasan dalam Sesi IV, yang bertema Harmonisasi Hubungan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan pembicara Kukuh Sulaksono selaku General Manager PT. Jababeka Infrastruktur Kawasan Industri Jababeka, sesi ini mengupas mengenai penanganan isu sosial yang sudah dilakukan di Kawasan Industri Jababeka, serta beberapa hal yang sudah harus dipersiapkan oleh pengelola Kawasan beserta pemerintah daerah setempat seperti pendidikan dan ketenagakerjaan.

”Dewan Nasional KEK menaruh harapan besar agar KEK di Indonesia memiliki standar pengelolaan dan tingkat pelayanan yang baik sesuai aktivitas ekonomi utama yang dimandatkan,” kata Enoh. Standar dan tingkat pelayanan ini, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan, baik bagi upaya pemasaran maupun bagi jalannya operasi industri oleh para tenant dalam suatu Kawasan.

Enoh mengatakan pihaknya menyadari adanya perbedaan karakter industri antara satu KEK dengan KEK lain. Termasuk karakter dan kedewasaan dari tingkat dan standar pelayanannya masing-masing KEK.

”Namun demikian, melalui kehadiran semua badan usaha pengelola, kami harapkan terjadi interaksi, diskursus, tukar menukar pengalaman dalam upaya mewujudkan adanya standar dan tingkat pelayanan yang memadai bagi KEK Indonesia,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar berharap workshop ini dapat memberikan masukan yang bertujuan untuk pengembangan KEK yang memiliki standar dalam pengelolaan dan pelayanan.

”Mudah-mudahan hasil workshop ini dapat diimplementasikan dalam langkah teknis, sehingga Badan Usaha Pengelola KEK bisa menyusun tata kelola KEK yang berdaya saing secara mandiri,” katanya. (*)