|   Media  |  

Workshop “Implementasi Fasilitas dan Kemudahan di KEK”

Rabu, 28 Maret 2018 | 16:00
blog post

Jakarta, 28 Maret 2018 – Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengadakan Workshop “Implementasi Fasilitas dan Kemudahan di KEK” yang dihadiri oleh Administrator dan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK pada 27 – 28 Maret 2018 di Jakarta. Dibuka oleh Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto, workshop ini diadakan untuk memberikan sosialisasi terkait fasilitas dan kemudahan, yang merupakan inti dari KEK itu sendiri. “Jangan sampai investasi di KEK tapi tidak tahu hak yang akan didapat” katanya.

Dalam workshop tersebut disampaikan beberapa materi oleh kementerian terkait yang diharapkan dapat menjadi bekal bagi para Administrator dan BUPP dalam mengelola KEK. Materi tersebut antara lain: 1) Pengembangan KEK dan percepatan kemudahan berusaha, 2) Fasilitas dan Kemudahan di KEK, 3) Fasilitas fiskal di KEK yang meliputi: PPh Badan, PPN atau PPN dan PPnBM, fasilitas kepabeanan dan cukai, 4) Fasilitas dan kemudahan penanaman modal (pelayanan perizinan) di KEK dan 5) Perizinan di bidang perdagangan di KEK, 6) Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di KEK, dan 7) Fasilitas dan Kemudahan Ketenagakerjaan di KEK. 

“KEK adalah upaya pemerintah untuk dengan cepat mengembangkan wilayah dan developer merupakan mitra pemerintah dalam mengembangkan KEK” kata Budi Santoso, Wakil Ketua III Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK sebagai moderator workshop tersebut. Administrator yang telah memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah merupakan ujung tombak dari pelaksanaaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015 mengenai Fasilitas dan Kemudahan di KEK. Implementasinya telah diterbitkan serangkaian peraturan pelaksanaannya terkait pajak, bea cukai, perdagangan, imigrasi dan pertanahan.

“Administrator diharapkan jangan hanya memperhatikan tenant saja, tapi developer juga berhak mendapatkan fasilitas” kata Budi Santoso. Adapun kunci untuk membuka semua fasilitas di KEK adalah Izin Investasi. Seluruh investor pada prinsipnya akan mendapatkan fasilitas, perbedaannya terletak pada Pajak Penghasilan (PPh) yaitu antara Tax Holiday atau Tax Allowance yang diberikan berdasarkan kegiatan dan nilai investasi di KEK.

Setiap materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab oleh para peserta. Disampaikan bahwa di KEK diberikan kemudahan izin investasi 3 jam untuk semua investasi tanpa ada batasan nilai minimal investasi dan jumlah tenaga kerja. Selain itu, pendaftaran investasi di KEK akan mendapat 8 + 1 dokumen dimana prosedur investasi di luar KEK hanya akan mendapat 3 dokumen. Pengurusan perizinan dalam rangka konstruksi juga dapat dilakukan secara paralel. Dalam hal fasilitas fiskal di KEK, disampaikan bahwa pengurangan PPh Badan paling banyak 100% dan paling sedikit 20% dalam jangka waktu paling lama 25 tahun pajak dan paling singkat 5 tahun pajak.

Dalam hal ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing di KEK yang memegang Izin Tinggal Terbatas dapat dialihkan menjadi Izin Tinggal Tetap apabila: 1) merupakan Pelaku Usaha 1 miliar atau 2) melakukan penanaman modal minimal 10 miliar atau 3) memiliki hunian rumah tinggal di KEK Pariwisata.

Budi Santoso juga menekankan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK melalui helpdesk siap membantu segala proses perizinan dan terbuka apabila para Administrator dan BUPP ingin berkonsultasi. “Misi kami adalah KEK harus memberikan kenyamanan berusaha bagi para investor. Kalau ada kendala, Sekretariat Dewan Nasional KEK siap membantu” tegasnya.