|   Media  |  

Penandatanganan Kerjasama Operasi dan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe

Senin, 12 Februari 2018 | 16:00
blog post

Jakarta, 12 Februari 2018 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengapresiasi KEK Arun Lhokseumawe (KEKAL) yang progresnya sangat cepat. KEK yang berlokasi di wilayah Aceh ini diproyeksikan siap beroperasi tahun 2018 ini. ”KEK Arun Lhokseumawe ini bergerak dengan cepat, dan kita percaya ini akan cepat berkembang pula,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional dan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018. Acara tersebut dihadiri Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto dan jajaran pejabat Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, pejabat Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, serta para investor.

KEKAL dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe. Sesuai aturan, Pemerintah memberikan waktu 3 (tiga) tahun kepada pengusul untuk membangun sarana dan prasaran sebelum dinyatakan beroperasi. Tetapi KEK Arun Lhokseumawe sudah siap beroperasi meski baru setahun dibentuk.

Darmin Nasution menjelaskan, salah satu keunggulan KEK Arun Lhokseumawe adalah seluruh lahannya seluas 2.600 hektar sudah dikuasai oleh badan usaha pengusul yaitu PT. Pertamina, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pelindo 1, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh. KEKAL juga sudah dilengkapi dengan berbagai infrastruktur kawasan dan wilayah yang relatif sangat lengkap, yaitu pelabuhan, jalan, energi, air, dan rel kereta.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menjelaskan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat operasional KEK Arun Lhokseumawe. Diantaranya adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga telah terbentuk Kantor Administrator KEK dan sudah dapat pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan pelimpahan kewenangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian akan dilakukan pada akhir Februari 2018.

Penetapan KEKAL sendiri merupakan usulan dari konsorsium Badan Usaha yang memiliki kegiatan di sekitar kawasan tersebut yaitu Pertamina, Pupuk Iskandar Muda, Pelindo I dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). Konsorsium tersebut juga telah membentuk anak usaha yang menjadi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola, yaitu PT Patriot Nusantara Aceh (PT PATNA).

”Seluruh lahan juga sudah tersertifikasi, yang merupakan milik konsorsium, termasuk yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Oleh karena itu, kita harapkan KEK Arun Lhokseumawe segera diresmikan operasionalnya,” jelas Irwandi Yusuf.

Dalam kesempatan itu, dilakukan Penandatangan Perjanjian Kerjasama Kegiatan Operasional Barang Milik Negara Berupa Aktiva Kilang LNG Arun antara Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan PT Patriot Nusantara Aceh (PT PATNA) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEKAL.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas diantaranya melakukan pemanfaatan aset negara dalam bentuk pendayagunaan dan kerjasama operasional.

Salah satu aset kelolaan LMAN adalah aktiva kilang eks LNG Arun yang terletak di kota Lhokseumawe Aceh dan merupakan aset eks Pertamina yang telah ditetapkan statusnya sebagai barang milik negara (BMN) sejak tahun 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK/2008. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor KEP-114/KN/2016, aset tersebut kemudian diserahkelolakan kepada LMAN.

Aktivitas pengolahan LNG sendiri telah berakhir sejak dilakukannya pengapalan terakhir pada bulan Oktober 2014. Sisa gas yang ada saat ini digunakan untuk mensuplai kebutuhan industri di sekitar kawasan. Beberapa fasilitas kilang LNG Arun juga telah digunakan sebagai aktivitas regasifikasi.

Aktiva Kilang LNG Arun sendiri ditetapkan sebagai bagian dari KEKAL berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017, sehingga secara keseluruhan, luas KEKAL mencapai 2.622,48 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

1.      Kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh seluas 1.840,8 ha;
2.      Kawasan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 582,08 ha; dan
3.      Kawasan Jamuan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 199,6 ha.

Kerjasama PT PATNA dengan LMAN terkait dengan rencana pengembangan KEKAL melalui optimalisasi lahan ex kilang Arun yang saat ini dikelola oleh LMAN. Tujuan kerjasama diantaranya adalah pemanfaatan lahan bagi Industri Pengilangan Minyak, Gas; Industri Petrokimia; Industri Pendukung Ketahanan Pangan; Logistik; dan Industri penghasil kertas kantong semen.

Dalam acara yang sama juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Investasi antara PT Pelindo I dengan empat calon Investor di KEK Arun Lhokseumawe, antara lain:

a.      Pelindo 1 dengan PT Aceh Makmur Bersama. Kerjasama mencakup pembangunan tangka timbun CPO di atas lahan seluas 3.000 m2 dengan progress 40% dan beroperasi pada Mei 2018. Selanjutnya akan dikembangkan pengolahan turunan CPO di atas lahan seluas hingga 1,95 ha dan diharapkan mulai beroperasi awal 2019.

b.      Pelindo 1 dengan PT Sinergi Tangguh Alam Raya (PT STAR). Kerjasama dengan perusahaan penanaman modal asing ini bergerak di bidang usaha Plywood, dengan memanfaatkan lahan seluas 2,5 ha, dengan target pembangunan Juni 2018.

c.      Pelindo 1 dengan PT East Continent Gas Indonesia, PMDN dengan bidang usaha LPG Pressurised dan pabrik bottling LPG, yang ditargetkan mulai dibangun pada Juni 2018.

d.      Pelindo 1 dengan PT Prosperity Building Material. PMA yang akan melakukan usaha di bidang logistik pengantongan semen, yang akan mulai dibangun Juni atau September 2018, dan mulai beroperasi awal 2019.

Pembentukan KEK Arun Lhokseumawe diharapkan dapat mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah kota Lhokseumawe dan wilayah kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh serta menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional mengingat wilayah Arun Lhokseumawe memiliki potensi dan keunggulan secara geo ekonomi dan geostrategi.

Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Kawasan Ekonomi Khusus pembangunan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus dilakukan oleh sebuah badan usaha tersendiri yang dibentuk oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah daerah Aceh telah membentuk PT Patriot Nusantara Aceh (PATNA) yang yang selanjutnya akan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kawasan KEKAL.

LMAN selaku instansi pemerintah mendukung penuh pembentukan KEKAL sebagai bagian dari kebijakan pemerintah pusat. LMAN juga berkomitmen untuk mendorong percepatan beroperasinya KEKAL. Namun demikian, LMAN juga perlu memastikan bahwa pengelolaan aktiva Kilang LNG Arun sesuai dengan peraturan pengelolaan BMN. (*)