|   Media  |  

Pembangunan KEK Berwawasan Lingkungan

Rabu, 06 Desember 2017 | 16:30
blog post

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Darmin Nasution melalui Plt. Sekretaris Kemenko Ekonomi Bambang Adi Winarso menegaskan, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Karena kalau pembangunan ekonomi dilakukan dengan cara-cara yang merusak lingkungan, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan.

”Sudah jadi hukum alam bahwa kalau kita merusak lingkungan, itu akan menimbulkan bencana. Makanya pemerintah berkomitmen terhadap pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan. Dan lingkungan itu tidak hanya kelestarian alam, tetapi juga masyarakat sekitar,” kata Bambang Adi Winarso pada Green Special Economic Zones Conferences yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.

Konferensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Hijau ini digelar atas kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Nasional KEK dan Global Green Growth Institute (GGGI). GGGI mendukung pemerintah Indonesia dalam mendorong investasi proyek-proyek hijau. Seperti proyek pusat pengolahan limbah berbahaya dan proyek energi terbarukan. Kerjasama tersebut dimulai dengan KEK Sei Mangkei dan KEK Mandalika.

Konferensi dihadiri oleh pejabat Kementerian/Lembaga, Gubernur dan Bupati/Wali Kota Dewan Kawasan KEK, Pengelola 12 KEK, dan para investor di KEK. Para ahli dan praktisi internasional, termasuk dari Indonesia, Korea, Cina, Jepang, Thailand, Filipina, Uni Emirat Arab, Maroko, Afrika Selatan, Mauritius dan Kosta Rika.

Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto menjelaskan, konferensi ini digelar dalam rangka menyiapkan guideline Green SEZ atau KEK Hijau. Tapi bukan berarti KEK yang ada saat ini tidak green. Karena sejak proses pengusulannya, seluruh KEK sudah mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Misalnya dengan adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan sebagainya.

”Guideline ini mencakup keseluruhan, misalnya infrastruktur pendukung, bahan baku dan factor-faktor yang harus dipertimbangkan supaya pembangunan itu ramah lingkungan atau green. Jadi mereka memberikan rambu-rambunya kepada kita,” jelas Enoh.

Penerapan konsep Pertumbuhan Ekonomi Hijau (green growth) diharapkan mampu mendorong KEK untuk menjadi aset sekaligus akses masyarakat dalam meningkatkan produktivitas, membangun wilayah baru (ruang hidup) dan meningkatkan daya saing sosial ekonomi.

“Ekonomi Hijau harus mengarah pada kehadiran investasi yang terbaik. Saat ini semakin banyak investor dan industri yang kritis dan membutuhkan lokasi investasi yang mengedepankan prinsip kelola ekonomi hijau,” katanya.

Pembangunan KEK dan pusat-pusat pertumbuhan ke depan perlu menerapkan praktik-praktik yang terbaik dan berkelanjutan. Ekonomi hijau di KEK harus mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat seluas mungkin. Ini kunci penting agar daya dukung sosial ekonomi suatu KEK tetap terjaga.

Pemerintah Indonesia saat ini telah menetapkan 12 (dua belas) KEK, dan 4 (empat) di antaranya telah beroperasi. KEK memiliki kegiatan ekonomi beragam sektor industri, mulai dari industri pengolahan berbasis sumber daya alam, seperti perikanan, kelapa sawit dan oleokimia, hingga industri pariwisata.

Marcel Silvius, Country Representative GGGI Indonesia mengatakan bahwa Konferensi KEK Hijau ini digelar oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) didukung dengan Global Green Growth Institute (GGGI).

“Dukungan berorientasi mengembangkan langkah maju praktek ekonomi berkelanjutan di KEK Indonesia ditekankan pada evaluasi potensi investasi, pedoman pengelolaan dan instrumentasi kebijakan” kata Marcel.

Intinya, lanjut dia, meningkatkan daya saing Indonesia, mendorong lebih banyak investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sesuai komitmen Indonesia pada Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). (*)