|   Media  |  

KEK Arun Lhokseumawe Dorong Ekonomi Aceh

Kamis, 16 November 2017 | 14:50
blog post

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe merupakan perkembangan sangat penting bagi perekonomian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Data BKPM menunjukan, investasi ke Aceh dalam 5 tahun terakhir jumlahnya mencapai Rp 21 triliun. Dari angka tersebut, 75 persen investasi domestic, dan 25 investasi internasional. Negara dengan investasi terbesar di Aceh adalah TIongkok, disusul Malaysia di posisi kedua. Dengan adanya KEK Arun Lhokseumawe, investasi di Aceh semakin menarik.

”KEK Arun Lhokseumawe ini konsepnya sangat atraktif,” kata Thomas Lembong ketika berbicara di hadapan ratusan investor dari dalam dan luar negeri dalam acara Aceh Investment Forum di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis, 16 November 2017.

Dia menjelaskan, Arun selama puluhan tahun menjadi terminal ekpor gas LNG utama di Indonesia. Namun dalam beberapa tahun lalu, produksi gas LNG di Aceh sudah mulai turun. Dalam kondisi tersebut, mengkonversi terminal ekspor menjadi terminal import merupakan solusi yang sangat cemerlang.

”Terus terang saat ini kondisi pasar gas dunia sedang tidak bagus. Pasar kebanjiran gas. Jadi kita lebih untung beli gas daripada jual gas. Karena gas bisa dipakai untuk industri, dipakai untuk listrik yang kemudian mendukung sektor jasa, pariwisata dan sebagainya,” jelas Thomas Lembong.

Menurutnya, ini sebuah kemujuran dengan timing yang sangat pas. Arun stop ekspor gas, dan justru impor gas. Terminal ekspor di Arun dikonversi menjadi terminal impor. ”Dan keberadaan terminal gas impor ini bagi saya salah satu atraktivitas utama di KEK Arun Lhokseumawe,” jelasnya.

Saat ini, menurut Thomas Lembong, sudah ada beberapa kargo LNG yang tiba di Arun Lhokseumawe tiap tahun dari lapangan gas Tanggung di Papua. Tim ekonomi Kabinet Kerja juga terus mempelajari bagaimana memaksimalkan manfaat dari sarana terminal impor gas di KEK Arun Lhokseumawe ini.

Dalam kesempatan itu, Kepala BKPM yang juga merupakan anggota Dewan Nasional KEK menghimbau agar KEK Arun Lhokseumawe bersinergi dengan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara. Kedua KEK ini berada di dua provinsi yang bersebelahan, yaitu Aceh dan Sumatera Utara.

”Di KEK Sei Mangkei itu Unilever sudah berinvestasi dengan skala yang cukup besar dan terus menambah investasinya. Mereka itu butuh gas. Jadi saya himbau KEK Arun Lhokseumawe bisa bersinergi dengan KEK Sei Mangkei,” katanya.

Sementara itu, pemerintah terus berupaya mewujudkan sistem perizinan online demi kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satu contoh yang sudah ada adalah Indonesia National Single Window (INSW). Ini merupakan sistem informasi elektronik yang terintegrasi secara nasional berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor-impor.

”Tahun depan akan ada online single submission. Jadi, di satu portal itu semua perizinan bisa dilakukan. Seluruh perizinan dari tingkat pusat hingga ke daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung. Ini tentu perlu kolaborasi antara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah dengan pusat,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis, 16 November 2017.

Kemudian, lanjut Bambang, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Tugasnya adalah mengawal dan memecahkan masalah apabila ada investor yang mengalami masalah dalam mengurus perizinan. Semua itu tertuang dalam Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Bambang menjelaskan, semestinya perizinan itu memberi manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu pihak yang memohon izin dan memberi izin. Contoh sederhana adalah penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Orang yang memiliki SIM dianggap layak mengendarai kendaraan. Bagi pihak yang memberi izin, juga mendapat kepastian bahwa orang yang pegang SIM itu memang memenuhi standar untuk mengendarai kendaraan.

”Jadi kedua belah pihak mendapatkan manfaat. Kalau izin hanya bermanfaat bagi satu pihak, ada yang tidak benar dengan izin itu,” kata Bambang.

Izin itu sendiri sebenarnya sebagai alat kontrol. Maka, yang perlu dilakukan adalah pengawasan pelaksanaan. Kalau bicara Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berarti bangunan yang diberi IMB harus memenuhi standar kelayakan dan keamanan. Dalam proses kontruksi, ada pengawasan supaya bangunan memenuhi standar.

”Jadi, jangan menjadikan izin sebagai hambatan. Izin menjadi sesuatu yang sulit. Kemudian beranggapan kalau izin sudah beres, semuanya beres. Belum tentu juga. Pengawasan juga penting. Inilah semangat dari Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha,” kata Bambang.

Dia juga menegaskan bahwa memberi kemudahan dalam proses perizinan itu berarti melanggar peraturan. Itu tidak benar. Aturan harus tetap ditegakkan, tetapi tidak menghambat.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam kesempatan itu menjelaskan empat sektor yang menjadi prioritas investasi di Aceh. Yaitu agroindustri, infrastruktur dan energi, pengembangan pariwisata dan pengembangan kawasan. Dia berharap Presiden Joko Widodo dapat meresmikan operasional KEK Arun Lhokseumawe pada minggu ketiga Desember 2017. Dengan mulai beroperasinya KEK Arun Lhokseumawe, diharapkan makin banyak investasi masuk ke Aceh. (*)