|   Media  |  

Dewan Nasionak KEK Optimistis Kemudahan Perizinan Usaha di Daerah Akan Meningkat

Kamis, 09 November 2017 | 16:30
blog post

Setelah Dibentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoh Suharto Pranoto optimistis kemudahan investasi di daerah akan meningkat seiring rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peningkatan kemudahan perizinan di daerah sejalan dengan terbitnya Perpres No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Semua perijinan di daerah akan dikawal oleh Satgas Daerah yang diketuai oleh Sekda Provinsi di tingkat provinsi dan Sekda Kabupaten/Kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Enoh Suharto Pranoto di sela-sela Seminar Nasional dengan tema Pengembangan Infrastruktur yang Terintegrasi di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2017. Seminar ini terselenggara atas kerjasama Dewan Nasional KEK dengan Kadin dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia.

Dalam seminar tersebut mengemuka persoalan dan kendala perizinan investasi di daerah. Investor dan pengelola kawasan industri mengeluhkan sulitnya proses perizinan di sebagian daerah. Bukan hanya sulit mendapatkan izin, tetapi juga cenderung tidak ada kepastian. Ini tidak sejalan dengan semangat pemerintah pusat yang menghendaki perizinan berusaha dipermudah.

”Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang sedang dibentuk oleh pemerintah merupakan solusi bagi kemudahan investasi, termasuk di daerah. Karena di dalamnya melibatkan unsur Pemda yang dipimpin langsung oleh Sekda,” jelas Enoh.

Dia menegaskan, pemerintah memiliki komitmen kuat dalam memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi para investor, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri. Pemerintah juga gencar membangun infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tepi tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo yang tampil sebagai pembicara menjelaskan, dalam upaya pemerataan ekonomi, pemerintah mendorong pusat pertumbuhan ekonomi melalui Kawasan Ekonomi Khusus.

Sampai dengan November 2017, telah ditetapkan 12 KEK. Yaitu KEK Arun Lhokseumawe, Sei Mangkei, Tanjung Api Api, Galang Batang, Tanjung Lesung, Mandalika, Tanjung Kelayang, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Bitung, Palu, Morotai dan Sorong.

”Ada juga 14 Kawasan Industri dan 9 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang tersebar di seluruh Indonesia,” katanya. Pemerintah juga terus menggenjot pembangunan infrasturktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, sarana angkutan massal, dan pembangkit listrik. Sebanyak 245 proyek dan 2 program masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi mengatakan, Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus yang ada di banyak negara di dunia telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing investasi.

Di Indonesia, Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus sudah lama digagas. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan masih ada ditemukan kendala.

”Untuk itulah kita harus sering-sering mengadakan seminar seperti ini, yang mempertemukan para investor, pengelola kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus dengan pemerintah. Supaya persoalan-persoalan di lapangan bisa dicarikan solusi,” katanya. (*)