|   Media  |  

KEK Mandalika dan KEK Palu Segera Diresmikan oleh Presiden

Kamis, 10 Agustus 2017 | 16:10
blog post

Jakarta, 9 Agustus 2017 – Dalam rangka membahas kemajuan pembangunan KEK sekaligus evaluasi kesiapan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Palu, MBTK, Bitung, Tanjung Api-Api dan Morotai, maka Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus kembali bersidang untuk kedua kalinya di tahun ini setelah yang pertama pada 31 Januari 2017.  Sidang yang dilaksanakan di kantor Kemenko Perekonomian dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Nasional KEK, sidang tersebut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba, Pimpinan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK serta pejabat terkait lainnya.

Ketua Dewan Nasional KEK memastikan dua KEK akan segera resmi beroperasi, yaitu KEK Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan KEK Palu di Sulawesi Tengah. Kedua KEK direkomendasikan untuk diresmikan operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus atau September 2017. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyampaikan terima kasih kepada Dewan Nasional KEK yang telah memberikan kepercayaan kepada KEK Palu untuk resmi beroperasi tahun ini. Dia berharap keputusan Dewan Nasional KEK ini memberi angin segar kepada investor di KEK Palu. ”Mudah-mudahan lebih banyak lagi investor yang masuk,” kata Longki Djanggola.

Setelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, sebuah KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak penetapannya. Dalam hal 3 (tiga) tahun KEK belum siap beroperasi, Dewan Nasional dapat mengambil beberapa keputusan, yaitu melakukan perubahan atas usulan sebelumnya, memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 tahun atau mengambil langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK. Adapun KEK bisa dinyatakan siap beroperasi apabila telah siap untuk menerima dan melayani investor dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan, sesuai peraturan perundangan. Kriteria evaluasi meliputi kesiapan dan kelengkapan infrastruktur dan fasilitas dalam kawasan, kelembagaan dan sumber daya manusia, serta tersedianya perangkat pengendalian administrasi.

Kelengkapan infrastruktur meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu lahan, infrastruktur serta fasilitas. Sedangkan kelembagaan dan SDM meliputi pembentukan Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator dan Badan Pengelola. KEK yang siap beroperasi juga harus didukung dengan perangkat pengendalian administrasi, yaitu sistem pelayanan perizinan dan sistem pelayanan pengelolaan kawasan. Beberapa capaian dari KEK Mandalika yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 dan berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat adalah telah terdapat 3 investor yang sedang membangun hotel berbintang lima, yaitu Pullman Hotel, Royal Tulip Hotel serta X2 Hotel. Dan 3 investor yang akan mulai membangun pada awal 2018 yang meliputi ClubMed Hotel, Paramount Hotel serta Mozaique Jiva One Sky Hotel. Pada 2025, pembangunan kawasan ditargetkan akan mencapai Rp 2,2 triliun dan investasi pelaku usaha mencapai Rp 28,64 triliun.

Minat investasi di KEK Palu (Sulawesi Tengah) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 terlihat dari telah hadirnya 3 investor yaitu PT Asbuton, PT Hong Thai dan PT Sofi Agro yang sedang membangun pabrik. PT Bangun Palu Sulteng telah melakukan Join Venture dengan PT STM Tunggal Jaya untuk pembangunan dan pengelolaan kawasan dan PT Cheongsu Power Indonesia untuk pembangunan water treatment plan pada 1 Agustus 2017. Pada 2025, pembangunan kawasan ditargetkan akan mencapai Rp 1,7 triliun dan investasi pelaku usaha mencapai Rp 92,4 triliun. Sedangkan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dapat dinyatakan siap beroperasi, namun masih menunggu proses sertifikasi lahan seluas 518 ha ditargetkan dapat beroperasi pada November 2017. ”Kalau persoalan ini dapat selesai, KEK MBTK bisa diresmikan tahun ini. Makanya Dewan Nasional KEK akan kembali bersidang pada bulan Oktober membahas KEK MBTK ini,” jelas Enoh.

KEK Tanjung Api-Api, KEK Bitung dan KEK Morotai yang juga telah ditetapkan pada 2014 dinyatakan belum siap beroperasi tahun ini dan akan diberi perpanjangan masa pembangunannya selama 1 (satu) tahun. Perpanjangan itu diberikan dengan beberapa syarat. ”Dalam setahun ini pengusul harus membangun infrastruktur dan fasilitas, menghadirkan investor, dan melimpahkan berbagai kewenangan,” ujar Enoh.