|   Media  |  

Debottlenecking Infrastruktur KEK Sei Mangkei

Selasa, 25 April 2017 | 15:35
blog post

Jakarta, 10 Maret 2017 – “KEK Sei Mangkei merupakan KEK pertama yang beroperasi dan unggul dibandingkan KEK lainnya” ungkap Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, dalam pembukaan rapat pemantauan kemajuan pembangunan dan pengelolaan KEK Sei Mangkei. Optimisme ini kemudian diikuti dengan harapan bahwa KEK ini dapat menjadi contoh bagi 10 KEK lainnya di Indonesia. Pertemuan yang dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dihadiri oleh Arie Yuwirin selaku Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Enoh Suharto Pranoto selaku Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; Bambang Priono, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara; dan perwakilan dari Kementerian Perhubungan; Kementerian Keuangan; Kementerian PUPR; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Administrator KEK Sei Mangkei; serta PTPN III dan PT Pelindo I.KEK Sei Mangkei telah resmi beroperasi pada 27 Januari 2015 dengan industri pengolahan kelapa sawit dan industri pengolahan karet sebagai kegiatan utama. Investor pioneer di kawasan ini merupakan PT Unilever Oliochemical Indonesia (UOI) yang memproduksi turunan kelapa sawit, seperti soap noodles, fatty acid, surfactant dan glycerin dengan nilai investasi sebesar Rp 2 triliun.  Selain PT UOI, terdapat PTPN III, PT PLN (Persero) yang telah beroperasi. Sedangkan PT Industri Nabati Lestari sedang dalam tahap konstruksi pabrik, dengan nilai investasi Rp 1 triliun. Untuk meningkatkan kinerja KEK Sei Mangkei dalam menarik foreign direct investment, dibutuhkan dukungan infrastruktur, baik dalam kawasan maupun wilayah yang memadai, sehingga dapat menciptakan pusat kegiatan ekonomi baru di wilayah ini.
Infrastruktur wilayah pertama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah rel kereta api yang dibangun untuk mendukung akses dari Bandar Tinggi sampai Kuala Tanjung. Rel kereta api sepanjang 21,5 km akan ditargetkan beroperasi pada akhir 2017 namun penyelesaian persinyalan baru akan selesai pada 2018. Sedangkan progress pembangunan Pelabuhan Multipurpose Kuala Tanjung sudah mencapai 70% dan akan ditargetkan beroperasi tahun ini. Pembuangan limbah juga menjadi isu dalam KEK ini. Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa akan ada konsorsium BUMN yang khusus dibentuk untuk mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Saat ini tengah dilakukan evaluasi penentuan lokasi pembuangan pada 3 (tiga) alternatif lokasi, yaitu beberapa area di Riau, serta kawasan di sekitar Medan dan Inalum (Kuala Tanjung). MoU antar konsorsium sudah dilakukan pada awal Maret dan lokasi akan diputuskan pada minggu ke-2 April.

PTPN III sebagai pengusul dan pengelola KEK Sei Mangkei menyatakan bahwa daya tarik kawasan sangat besar bagi pelaku usaha (tenant), namun kendala utama terletak pada tarif gas yang cukup tinggi. Harga gas yang mencapai USD 10,75/MMBtu memberatkan para pelaku usaha di kawasan tersebut dan mereka mengharapkan adanya penyamarataan harga gas seperti di kawasan Belawan yaitu USD 9.95/MMBtu. Perbedaan harga yang cukup signifikan antara kedua kawasan yang masih berada di provinsi yang sama tersebut disebabkan oleh adanya toll fee dalam distribusi gas yang harus ditanggung pelaku usaha. Selain harga gas, belum selesainya pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung dan Jalur Kereta Api Sei Mangkei – Kuala Tanjung juga menjadi kendala bagi investasi di kawasan ini. Dari hasil pembahasan ini dihasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam rencana aksi. Fokus utama meliputi percepatan operasionalisasi infrastruktur kawasan, percepatan penyediaan infrastruktur wilayah (pelabuhan, jalur kereta api, dan jalan nasional), dan penurunan harga gas. Diharapkan komitmen berbagai pihak terkait dapat mengakselerasi pembangunan kawasan KEK Sei Mangkei (ARS)