|   Media  |  

Pemerintah Setuju Sorong Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Kamis, 30 Juni 2016 | 13:55
blog post


JAKARTA, 29 JUNI 2016. Pemerintah setuju usulan KEK Sorong, di Provinsi Papua Barat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Sorong akan segera ditetapkan menjadi KEK melalui Peraturan Pemerintah”, ujar Menko Perekonomian dalam Rapat Dewan Nasional KEK yang dilaksanakan tanggal 29 Juni 2016 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Hadir dalam rapat tersebut, anggota Dewan Nasional KEK, yakni Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, serta pejabat yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, dan Kepala BKPM. Hadir pula Bupati Sorong, Wakil Bupati Merauke, Staf Ahli Gubernur Papua Barat, Direktur Utama PLN, dan pejabat kementerian/lembaga terkait.
Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto, menyampaikan usulan KEK Sorong telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan, telah siap lahannya dan telah ada rencana pembiayaan pembangunan kawasan, serta telah ada rencana dukungan pembangunan infrastruktur wilayah dari kementerian/lembaga terkait. “Sehubungan dengan perubahan pengusul KEK dari Kemenko Maritim ke Pemkab Sorong, persyaratan dokumen pengusulan di antaranya surat usulan dari Bupati Sorong dan Gubernur Papua Barat telah dilengkapi”, ujar Enoh.
Meskipun Sorong telah siap ditetapkan menjadi KEK, Menteri PPN/Bappenas, Sofyan Djalil mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Sorong memastikan kesiapan lahan dan mencari anchor investor yang akan berinvestasi di KEK. “Tanah adat yang belum dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sorong harus segera di sertifikasi HPL”, ujar Sofyan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Sorong menyampaikan sudah ada lahan seluas 198,5 ha berstatus HPL Pemkab, sedangkan sisanya 310,2 ha merupakan tanah adat yang siap dibebaskan dan disertifikasi oleh Pemkab. “Tanah adat tidak ada masalah dan Pemkab Sorong berkewajiban membebaskan keseluruhan lahan”, ujar Bupati Sorong. Bupati Sorong menambahkan hanya meminta izin KEK kepada Pemerintah Pusat agar bisa mendorong pembangunan di Papua dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
Untuk mendukung pengembangan KEK Sorong, kementerian/lembaga telah memiliki rencana pembangunan infrastruktur wilayah. Akses jalan dari Kota Sorong menuju lokasi KEK Sorong telah terbangun dan sisa sekitar 1 km lagi akan diselesaikan tahun 2017, ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Hermanto Dardak. Infrastruktur pelabuhan juga telah siap mendukung KEK Sorong. Menurut Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti, ada dua pelabuhan yang tersedia untuk mendukung KEK Sorong, yaitu Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Arar. Namun, kami memerlukan informasi lebih detail lagi mengenai pelabuhan yang akan digunakan dan berapa kapasitas yang diperlukan oleh KEK agar investasi bisa dilakukan secara optimal. Menanggapi hal tersebut, Enoh menyampaikan bahwa selama 5 tahun ke depan, KEK Sorong akan menggunakan pelabuhan Sorong kapasitas 7.000 DWT dan selanjutnya menggunakan pelabuhan Arar. Dukungan juga datang dari PLN yang siap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) kapasitas 50 MW di lokasi KEK. “Pembangunan PLTG akan selesai dalam 1 – 2 tahun ke depan”, ujar Haryanto, Direktur PLN Regional Papua dan Maluku.
Merauke Minta Dikaji
Menko Perekonomian menyampaikan secara prinsip usulan KEK Merauke bisa disetujui untuk ditetapkan menjadi KEK. Akan tetapi, lanjut Darmin, Sekretariat Dewan Nasional perlu mengkaji barangkali ada hal yang masih perlu dibicarakan sebelum KEK Merauke ditetapkan. Setelah itu, kita akan rapatkan kembali dua minggu setelah lebaran dan jika sudah tidak ada permasalahan lagi, usulan KEK Merauke akan diproses menjadi KEK. [RK]