|   Media  |  

Menko Perekonomian Kunjungi Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

Minggu, 28 Februari 2016 | 14:05
blog post


   
BITUNG, 25 FEBRUARI 2016 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution tiba di kantor administrator Kawasan ekonomi khusus (KEK) di Bitung, Kamis 25 Februari 2016. Dalam Kunjungannya Darmin Nasution didampingi Pj Wali Kota Bitung Jhon Palandung, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, mantan Wakil Walikota Bitung Max Lomban serta rombongan dari pusat termasuk Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Rombongan mendengarkan dengan seksama presentase dari Kadis Perindag Provinsi Sulut Jenny Karouw terkait Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.Upaya mewujudkan Pelabuhan Bitung sebagai International Hub Sea Port (IHP), memerlukan adanya kebijakan menyeluruh yang harus dilaksanakan dengan cepat. Kebijakan itu setidaknya meliputi pengembangan pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya, industri, pengembangan ekspor impor komoditas, dan peningkatan kapasitas SDM logistik. Pengembangan pelabuhan IHP dan infrastruktur di Bitung perlu dipercepat untuk mempercepat simpul konektivitas perdagangan wilayah Indonesia Timur.Melalui Peraturan Presiden Nomor 26/2012, pemerintah telah menetapkan Bitung sebagai International Hub Sea Port untuk kepentingan perniagaan Indonesia Bagian Timur, Ocean Going, dan Transhipment yang melintasi wilayah Samudera Pasifik.
“Ke depan perlu dibuat pusat logistik berikat. Di sana bisa dibuat standar dan gradingnya untuk produk-produk yang akan diekspor. Tidak cukup hanya mengembangkan pelabuhan, tapi juga harus diikuti industri dan lain-lain” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution pada acara “Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional” di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (25/2).
Senada dengan itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menegaskan pihaknya akan mendukung penuh terhadap upaya pengembangan Bitung sebagai IHP. “Sebaliknya kami juga berharap dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan ekonomi Sulawei Utara,” kata Olly.
 
Acara “Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional” yang diselenggarakan Kemenko Perekonomian ini diisi antara lain paparan materi tentang kebijakan peningkatan daya saing produk ekspor UMKM daerah, perencanaan pengembangan infrastruktur ekonomi Kawasan Timur Indonesia, fasilitasi kemudahan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kebijakan pengembangan logistik dan konektivitas nasional, dan sinergi BUMN logostik dan BUMN trading dalam meningkatkan daya saing ekspor impor produk UMKM/IKM.
Selain itu juga ada kegiatan Public Private Consultation (PPC) atau klinik yang diisi oleh KPPBC Manado dan Bitung, Baristand, BPOM, BKIPM, dan Kementerian Perdagangan. Pengembangan Silognas di Sulawesi Utara ini mendapat dukungan dan komitmen dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU Pera, dan Kementerian Koperasi dan UKM.