|   Media  |  

Rapat Koordinasi Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Senin, 16 November 2015 | 12:30
blog post

Rapat Koordinasi Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

JAKARTA – Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat koordinasi perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei pada Senin (11/11), di Gedung AA Maramis II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Nasional KEK terhadap pengoperasian KEK Sei Mangkei. Keluaran yang dihasilkan dari rapat ini berupa kesepakatan dan tindak lanjut terkait isu dukungan infrastruktur wilayah, kesiapan infrastruktur dalam kawasan, kelembagaan pengelola KEK, dukungan pemerintah daerah, dan pasokan bahan baku untuk KEK Sei Mangkei.
Dalam pembukaannya, Menko Darmin menyatakan bahwa Sei Mangkei adalah bendera atau etalase dari KEK, sehingga keberhasilan pengembangan KEK Sei Mangkei akan menstimulus pengembangan KEK lainnya. Beliau pun mengingatkan bahwa diperlukan service level agreement sebagai standar pelayanan dalam menangani investor di KEK Sei Mangkei. “Kita sudah bikin banyak fasilitas, harus ada service level agreement. Bagaimana anda mau melayani kalau investor datang?” ungkap Menko Darmin.
Selain itu, penentu dari keberhasilan KEK adalah paket fasilitas dan kemudahan di KEK. Dalam implementasi dari fasilitas dan kemudahan di KEK, tidaklah cukup apabila hanya mengandalkan fasilitas dari pemerintah pusat, namun diperlukan juga peran dari pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas dan kemudahan.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyatakan bahwa pengembangan KEK sangat penting untuk peningkatan ekonomi daerah. Apabila dilihat dari sisi perdagangan, KEK dapat menjadi pusat industri hilir untuk hinterland dalam skala besar karena lokasinya yang strategis. Artinya KEK dapat menjadi pusat pengolahan bahan baku baik di tingkat nasional maupun internasional. Undang-Undang KEK juga dapat menjadi salah satu upaya deregulasi untuk berbagai peraturan di Indonesia, melihat berbagai kekhususan yang diterapkan di KEK.
Dari hasil rapat koordinasi ini, Menko Perekonomian menyimpulkan beberapa hal untuk ditindaklanjuti oleh berbagai pihak dalam upaya percepatan pembangunan KEK Sei Mangkei, yaitu PTPN III sebagai pengelola perlu mengambil inisiatif untuk masalah ketenagalistrikan dan menyusun service level agreement; Pertamina dan Kementerian ESDM diminta mengimplementasikan amanat dari paket kebijakan III tentang harga gas; penanganan akses jalan bahan baku oleh Kementerian PU PR; dan percepatan penerbitan revisi SP2LP untuk pembangunan rel Kereta Api Bandar Tinggi – Kuala Tanjung serta penerbitan Perda untuk insentif di KEK Sei Mangkei oleh Pemerintah Daerah. [AES]