14 Negara Belajar tentang Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia

Kunjungan ke KEK

Jakarta – Selain menjalankan fungsi sebagai fasilitator, Sekretariat Dewan Nasional (DN) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjalankan fungsi promosi kepada berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Kunjungan yang diprakarsai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) ke kantor Sekretariat DN KEK merupakan sebuah peluang yang sangat baik untuk meningkatkan gaung KEK Indonesia di dunia internasional. Kunjungan tersebut merupakan sebuah study mission yang diikuti oleh perwakilan pemerintah dari 14 negara dan menjadi bagian dari Knowledge Co-creation training program mengenai pengembangan KEK dan Zona Industri. Tujuan dari study mission tersebut adalah memperoleh informasi dan berbagi pengalaman mengenai perkembangan KEK di Indonesia.

KEK Pariwisata dan Industri Indonesia

Perwakilan pemerintah tersebut antara lain berasal dari negara Afrika Selatan, Nigeria, Zimbabwe, Ethiopia, Mauritania, Palestina, Iran, Honduras, Meksiko, Brazil, Kuba dan Yordania. Dibuka oleh Bambang Wijanarko sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pengelolaan Informasi, pertemuan tersebut berlangsung dengan para peserta aktif memberikan beberapa topik pertanyaan, antara lain mengenai regulasi dan kelembagaan, pengusulan KEK, infrastruktur, investasi, fasilitas dan insentif hingga supply chain management di KEK.

Peserta dari Yordania bertanya mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan KEK Indonesia. “Proses pengadaan tanah merupakan tantangan awal bagi KEK” jawab Bambang Wijanarko. Proses pengadaan tanah membutuhkan beberapa tahapan dengan waktu yang berbeda antara suatu kawasan dengan kawasan lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah membuat regulasi khusus di bidang pertanahan, yaitu Undang Undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum serta regulasi di sektor lainnya untuk mendukung pelaksanaan KEK. “Sinkronisasi hard and soft infrastructure di saat yang bersamaan juga merupakan tantangan yang besar” jawab Bambang Wijanarko. Ia menekankan bahwa ketersediaan soft infrastructure, terutama sumber daya manusia dan teknologi juga sama pentingnya dengan ketersediaan hard infrastructure. Keterlibatan masyarakat setempat telah menjadi perhatian khusus dalam mengembangkan KEK Indonesia, oleh sebab itu, perlu pendekatan dan komunikasi yang tepat agar masyarakat mendukung KEK di wilayanya. Dari sektor hard infrastructure, pemerintah memiliki Proyek Strategis Nasional dimana dukungan terhadap infrastruktur di luar kawasan menjadi fokus utama pemerintah.

Sedangkan peserta dari Brazil bertanya mengenai strategi untuk menarik investasi di KEK Indonesia. “11 KEK ditargetkan dapat menarik investasi hingga Rp 726 triliun hingga 2030” jawab Edib Muslim, Tenaga Ahli Sekretariat DN KEK. Terdapat fasilitas dan insentif untuk menarik investor, dan pemerintah memberikan kesempatan penuh untuk swasta terlibat dalam mengembangkan KEK, baik sebagai pelaku usaha (tenant), pendukung atau penyedia infrastruktur dan dalam operasionalisasi KEK itu sendiri. Public Private Partnerships juga diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan infrastruktur oleh sektor swasta.

Struktur kelembagaan juga menjadi perhatian dan perbandingan para peserta study mission ini, karena tentu setiap negara memiliki struktur kelembagaan yang berbeda untuk melaksanakan KEK. Oleh sebab itu, komitmen dan konsistensi pemerintah baik pusat dan daerah sangat diperlukan.

Kunjungan peserta JICA Knowledge Co-creation Program diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi kedua pihak dan membangun kerjasama awal yang baik di masa yang akan datang (ARS).